Suara.com - "Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”
Demikian kutipan yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat membacakan pidato Sang Proklamator, Bung Karno, usai melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2020 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jateng, Jumat (26/2/2021).
Ia menyampaikan pesan dari Soekarno itu, agar semua bupati/wali kota terpilih tidak lupa dengan visi-misi mereka, dan setelah dilantik, mereka harus segera mengeksekusi demi kesejahteraan rakyat.
"Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dilakukan saat ini, maka saya tadi titipkan itu. Saya katakan, buat saya, jabatan ini cuma mandat saja, tuannya ya rakyat. Para bupati dan wali kota diharapkan mengerti dan bekerja sesuai yang menjadi visi misinya dulu. Sekarang saatnya dieksekusi," ujar Ganjar.
Ia juga menyampaikan sejumlah pesan kepada para kepala daerah yang dilantik. Persoalan penanganan Covid-19 diminta dikebut, termasuk mitigasi bencana yang akhir-akhir ini terjadi.
"Saya minta daerah-daerah rawan bencana, segera koordinasi. Program-program yang sudah ada tinggal diteruskan, kalau perlu ada percepatan. Daerah-daerah seperti Pekalongan, Semarang, Demak, saya minta serius dan intens menangani ini. Sepertinya di anggaran 2022 harus konsentrasi soal itu, suka tidak suka harus dilakukan karena kondisi emergency," tegas Ganjar.
Daerah-daerah penyangga, lanjut Ganjar, juga harus bahu-membahu menyelesaikan persoalan bencana ini. Kawasan hulu harus menjaga lingkungan dengan menggiatkan penanaman dan penghijauan, sementara kawasan hilir harus mempersiapkan perencanaan penanganan bencana dengan matang.
"Seperti Kabupaten Semarang, saya tadi minta dikuatkan penghijauan di sana. Semua harus bekerja untuk mitigasi bencana, karena BMKG sudah mengingatkan kita cuaca ekstrem dan diminta semua siaga," ucapnya.
Ganjar juga mewanti-wanti tentang pentingnya integritas. Tidak boleh ada lagi persoalan hukum di daerah, seperti pungli, korupsi dan lainnya.
"Soal lingkungan, isu perempuan, anak dan difabel juga mesti dikelola secara khusus karena mereka membutuhkan afirmasi. Saya juga meminta buat kanal aduan online, karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya bupati/wali kota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu," tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar melantik 17 Kepala Daerah hasil pilkada serentak 2020 lalu. Tiga kepala daerah, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Kendal dan Kabupaten Semarang. Mereka dilantik secara langsung, sementara lainnya via daring.
Mereka yang mengikuti pelantikan daring, diantaranya Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Selain itu Bupati dan Wakil Kebumen, Rembang, Boyolali, Purbalingga, Blora, Sukoharjo, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten dan Pemalang.
Sementara empat bupati/wali kota terpilih lain, yakni Kabupaten Demak, Grobogan, Sragen dan Pekalongan, belum ikut dilantik, mengingat masa jabatan bupati/wakil bupati sebelumnya belum habis.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, persoalan banjir akan menjadi perhatian serius. Program-program jangka pendek akan segera dilakukan, termasuk salah satunya menambah kapasitas pompa.
"Tentu program jangka panjang tetap akan difokuskan soal penanganan banjir. Kami akan evaluasi persoalan ini dan secepatnya dicarikan solusi. Termasuk program lain, misalnya pengendalian kerusakan lingkungan serta yang tidak kalah penting adalah penanganan Covid-19," ucapnya.
Bupati Kendal, Dico Ganinduto mengatakan, sejumlah program kerja terkait peningkatan pelayanan publik dan penyelesaian persoalan akan segera disusun. Ia akan menyampaikan 100 hari kerja Senin mendatang.
TERPOPULER
