Penangkapan Pengkritik Gibran Dinilai Tak Sesuai Hukum

Siswanto, BBC

Rabu, 17 Maret 2021 | 10:51 WIB
Penangkapan Pengkritik Gibran Dinilai Tak Sesuai Hukum
BBC

Suara.com - Peristiwa penangkapan seorang pemuda, akibat menuliskan komentar terkait walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka di media sosial, dikritik oleh aktivis HAM sebagai upaya polisi yang tak sesuai prosedur hukum.

Menurut catatan SAFEnet, setidaknya 125 pemilik akun sudah ditegur oleh polisi virtual sejak mulai beroperasi Februari lalu.

Namun penangkapan ini adalah yang pertama mendapat sorotan luas karena melibatkan Gibran, putra Presiden Joko Widodo.

Polisi mengatakan penangkapan ini tak dilakukan semata-mata karena sosok Gibran, tapi demi menciptakan apa yang mereka sebut sebagai ruang digital yang sehat.

Gibran sendiri mengaku tidak pernah melaporkan pemuda itu.

Alasan edukasi

Permintaan maaf pemilik akun arkham_87, yang ditangkap karena dituding menyebarkan hoaks, diunggah dalam media sosial Polresta Surakarta.

"Saya meminta maaf pada Bapak Gibran Rakabuming Raka dan seluruh masyarakat kota Surakarta. Saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

"Apabila saya mengulanginya, sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku."

baca juga

Sebelumnya, ia berkomentar di sebuah akun @Garudaevolution, yang mengunggah foto Gibran dengan tulisan, "Ingin Semi Final dan Final Piala Menpora di Solo?"

Solo adalah tempat penyelenggaraan kickoff Piala Menpora pada hari Minggu mendatang.

Pada unggahan itu, pemilik akun arkham_87 itu menuliskan "Tahu apa dia soal bola tahunya cuma dikasih jabatan saja", komentar yang berujung pada penangkapannya.

Ia dilaporkan tak segera menghapus cuitannya meski telah diperingatkan oleh polisi virtual melalui Direct Message.

Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pada hari Selasa (16/03), bahwa pemuda itu tidak ditahan dan hanya dipanggil untuk dimintai keteringan dan diedukasi.

Ia juga membantah bahwa polisi bersikap anti kritik.

"Bedakan antara kritik, tendensi tertentu dan seterusnya. Kita bedakan karena yang bersangkutan itu mengatakan jabatan itu pemberian.

"Jadi kita beri edukasi karena pilkada ini proses demokrasi yang panjang," kata Ade Safri, sebagaimana dilaporkan oleh Fajar Sodiq di Solo untuk BBC News Indonesia,

Ia juga membantah bahwa penangkapan ini terjadi karena melibatkan Gibran.

Polisi, katanya, sudah melakukan hal serupa kepada pihak-pihak yang dituding menyebarkan hoaks dan pesan kebencian dalam tiga kasus lainnya.

Tim polisi virtual, kata Ade, telah berkonsultasi dengan ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE dalam menghadapi kasus-kasus itu.

'Tak pernah melapor'

Gibran sendiri mengaku dia tak pernah melaporkan pemuda itu.

"Saya dari dulu kan sudah sering di-bully, dihina, saya kan nggak pernah melaporkan satu pun sekali pun.

"Kan orangnya juga nggak dikenai pidana apa-apa, ya diedukasi saja. Semuanya dimaafkan saja, tapi ya tolong hati-hati kalau di sosial media," ujarnya.

Terkait kritikan soal dia tak memahami sepak bola, Gibran mengatakan ia ingin agar kegiatan Menpora dilakukan di Solo demi membangkitkan ekonomi warga.

"Kalau kecintaan kita sama bola ya gede sekali," ujarnya seraya membanggakan fasilitas sepak bola di wilayahnya.

Ia menambahkan tak sakit hati dengan kritikan di media sosial itu.

"Sekali lagi, saya itu nggak pernah sakit hati, baper atau melaporkan, saya nggak pernah loh melaporkan sekali pun.

"Semuanya dimaafkan. Yang mem-bully saya sekeluarga, bapak, ibu, semuanya dimaafkan," katanya.

'Tak sesuai hukum'

Peristiwa ini dikritik oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, yang menyebutkan tindakan kepolisian tak sesuai hukum.

Ia khawatir hal ini akan membuat banyak orang lebih mudah dikriminalisasi.

"Ini akan jadi justifikasi kalau orang dikriminalisasi 'kan sudah diperingatkan, kamu aja yang nggak mau minta maaf'. Padahal yang menafsirkan harus minta maaf itu polisi.

"Artinya polisi mengambil ranah pengadilan. Di sini tidak ada proses hukum, yang mencakup gelar perkara, pemeriksaan, juga pembuktian. Kan proses polisi virtual nggak ada begitu, sepihak langsung di DM (direct message) [polisi virtual]," ujarnya.

Di sisi lain, Kapolresta Surakarta mengatakan apa yang dilakukan polisi virtual adalah demi mewujudkan keadilan restoratif, atau yang biasa dilakukan di luar pengadilan, demi menciptakan apa yang disebutnya sebagai ruang digital yang sehat dan bersih.

Polisi virtual sendiri dibentuk oleh Polri demi menekan kasus-kasus kriminalisasi akibat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, menurut Asfinawati, ketua YLBHI, peristiwa penangkapan itu menunjukkan bahwa alih-alih mengurangi kriminalisasi, keberadaan polisi virtual malah bisa membuat ruang kebebasan berekspresi masyarakat semakin sempit.

'Masyarakat takut berpendapat'

Menurut catatan Perkumpulan Pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara, SAFEnet, setidaknya 125 pemilik akun sudah ditegur oleh polisi virtual, sejak tim itu beroperasi akhir Februari lalu.

Direktur Eksekutif SAFE Net, Damar Juniarto, melihat apa yang dilakukan polisi virtual memasuki ruang pembicaraan publik terlalu jauh dan menyebabkan sejumlah masyarakat takut berpendapat di media sosial.

Ia menyebut negara bertindak seperti apa yang disebutnya sebagai 'Orwellian State".

"Indonesia menjadi Orwellian State yang terus-menerus memantau apa yang dilakukan warganya. Bila ada yang keliru, langsung dikoreksi.

"Ini justru malah menimbulkan ketakutan baru, di mana polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat (digital) warga. Tanpa kehadiran polisi langsung saja, warga sudah jeri dengan ancaman UU ITE, apalagi dengan cara yang seperti ini," ujarnya.

Alih-alih menjaring mereka yang menyatakan pendapat, Asfinawati, Ketua YLBHI menyarankan polisi virtual untuk fokus pada kasus-kasus kejahatan di media sosial, seperti penipuan daring.

"Kasus seperti penipuan pinjaman online itu kan banyak dilaporkan, tapi itu proses penegakan [hukumnya] nggak berjalan cepat, seperti ketemu tembok.

"Kenapa nggak fokus pada itu, kenapa malah mengarahnya ke kebebasan pendapat?" ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

YLBHI Ungkap Celah Perusahaan Akali Aturan Outsourcing Lewat Anak hingga Cucu Usaha

YLBHI Ungkap Celah Perusahaan Akali Aturan Outsourcing Lewat Anak hingga Cucu Usaha

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 19:52 WIB

Prabowo Segera Kumpulkan Koalisi Godok Nama Cawapres? PKB: Tunggu Saja

Prabowo Segera Kumpulkan Koalisi Godok Nama Cawapres? PKB: Tunggu Saja

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:32 WIB

Kecemasan Mahfud MD Jelang Pelantikan Wakil Presiden: Hati-hati

Kecemasan Mahfud MD Jelang Pelantikan Wakil Presiden: Hati-hati

News | Jum'at, 20 November 2026 | 15:55 WIB

Puan Tegaskan PDIP Tak Sodorkan Nama Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo

Puan Tegaskan PDIP Tak Sodorkan Nama Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:42 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi Aktivis

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Peringatkan Potensi Kriminalisasi Aktivis

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:29 WIB

MPR Tetapkan 22 Syarat Calon Wapres Pengganti Gibran, Tenggat Penyerahan Nama 25 November 2026

MPR Tetapkan 22 Syarat Calon Wapres Pengganti Gibran, Tenggat Penyerahan Nama 25 November 2026

Video | Selasa, 17 November 2026 | 19:10 WIB

Foto Gibran Dicopot di Lingkungan Polri, Hanya Ada Prabowo dan Lambang Garuda

Foto Gibran Dicopot di Lingkungan Polri, Hanya Ada Prabowo dan Lambang Garuda

Video | Selasa, 17 November 2026 | 17:35 WIB

Pedagang Bingkai Nggak Nyangka Gibran Mundur, Terlanjur Cetak Ratusan Foto, Rugi Jutaan Rupiah

Pedagang Bingkai Nggak Nyangka Gibran Mundur, Terlanjur Cetak Ratusan Foto, Rugi Jutaan Rupiah

Video | Selasa, 17 November 2026 | 16:15 WIB

Soal Nama Kader yang Beredar Jadi Wapres Baru, Gerindra Tunggu Prabowo Pulang Dari Luar Negeri

Soal Nama Kader yang Beredar Jadi Wapres Baru, Gerindra Tunggu Prabowo Pulang Dari Luar Negeri

News | Selasa, 17 November 2026 | 16:34 WIB

Foto Gibran sebagai Wapres Sudah Dicopot di Kantor PKB, Cak Imin: Tercapai Juga Akhirnya

Foto Gibran sebagai Wapres Sudah Dicopot di Kantor PKB, Cak Imin: Tercapai Juga Akhirnya

Video | Selasa, 17 November 2026 | 14:05 WIB

Terkini

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 05:00 WIB

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 04:35 WIB

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 00:12 WIB

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono:  Bandingkan dengan Provinsi Lain

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono: Bandingkan dengan Provinsi Lain

News | Sabtu, 21 November 2026 | 23:37 WIB

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 23:22 WIB

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 22:42 WIB

Erick Thohir Dorong Sanksi Berat! PSSI Kecam Keras Kericuhan Brutal Suporter PSS Sleman

Erick Thohir Dorong Sanksi Berat! PSSI Kecam Keras Kericuhan Brutal Suporter PSS Sleman

Bola | Sabtu, 21 November 2026 | 22:10 WIB

Sabun Cuci Muka Apa yang Cocok untuk Anak 12 Tahun? Cek 3 Pilihan Terbaik Ini

Sabun Cuci Muka Apa yang Cocok untuk Anak 12 Tahun? Cek 3 Pilihan Terbaik Ini

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 21:30 WIB

IEU-CEPA Resmi Diteken, 90% produk Indonesia Bebas Masuk Eropa Tanpa Bea Masuk

IEU-CEPA Resmi Diteken, 90% produk Indonesia Bebas Masuk Eropa Tanpa Bea Masuk

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:23 WIB

Menko Airlangga & Komisioner Maros Sefovi Bahas Pengawalan Implementasi IEU-CEPA

Menko Airlangga & Komisioner Maros Sefovi Bahas Pengawalan Implementasi IEU-CEPA

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:18 WIB

×