Kritik UU Ciptaker, PKS Luncurkan Gerakan Nasional Indonesiaku Hijau

Erick Tanjung, Muhammad Yasir

Minggu, 25 April 2021 | 16:35 WIB
Kritik UU Ciptaker, PKS Luncurkan Gerakan Nasional Indonesiaku Hijau
PKS meluncurkan Gerakan Nasional Indonesiaku Hijau di Padepokan Bantaran Ciliwung, Balekambang, Jakarta Timur, Minggu (25/4/2021). [Dok. PKS]

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meluncurkan Gerakan Nasional Indonesiaku Hijau di Padepokan Bantaran Ciliwung, Balekambang, Jakarta Timur, Minggu (25/4/2021). Aksi tersebut ditandai dengan pembagian 5 ribu bibit pohon dan komitmen diet plastik.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan Gerakan Nasional Indonesiaku Hijau sebagai upaya untuk merawat lingkungan. Sekaligus bentuk kritik terhadap kebijakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi yang kerap memarginalkan aspek lingkungan.

"Kami menyaksikan, kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dilegitimasi dengan disahkannya UU seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba," kata Syaikhu kepada wartawan, Minggu (25/4/2021).

Sebagai partai politik, PKS kata Syaikhu, menilai pembangunan ekonomi harus berpijak kepada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Bukan justru semata-mata hanya berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Buat apa pertumbuhan tinggi jika pertumbuhan itu mewariskan krisis dan bencana ekologis bagi generasi mendatang?" ujarnya.

Pada dasarnya Syaikhu menegaskan PKS mendukung terhadap pembangunan energi baru dan terbarukan. Namun, secara tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tak memperdulikan aspek perlindungan lingkungan.

"Kami menolak UU Cipta Kerja yang memberikan kelonggaran regulasi terkait aspek perlindungan lingkungan hidup," tegasnya.

Sementara, Ketua Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup DPP PKS Mardani Ali Sera berharap gerakan ini dapat diikuti oleh masyarakat. Sebab, kondisi kekinian menurutnya sangat mengkhawatirkan dimana dunia telah mengarah kepada penghancuran global karena krisis iklim.

“Gerakan ini ingin kami jadikan bukan hanya gerakan PKS saja, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS, Kurniasih Mufidayati menyebut Gerakan Nasional Indonesiaku Hijau telah disiapkan untuk dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Gerakan tersebut akan didukung oleh 1.500 unit Rumah Keluarga Indonesia (RKI).

“Ini merupakan bentuk kepedulian PKS untuk mewujudkan konsep rahmatan lil alamin,” tuturnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Habib Rizieq Akui Larang tim Medis Bocorkan Hasil Tes COVID-19

Habib Rizieq Akui Larang tim Medis Bocorkan Hasil Tes COVID-19

Bogor | Rabu, 21 April 2021 | 17:02 WIB

Terkuak! Habib Rizieq Positif Hasil Rapid Antigen di Kediaman Sentul Bogor

Terkuak! Habib Rizieq Positif Hasil Rapid Antigen di Kediaman Sentul Bogor

Bogor | Rabu, 21 April 2021 | 13:46 WIB

Habib Rizieq ke Satpol PP Bogor: Jangan Dicari-cari Kambing Hitam!

Habib Rizieq ke Satpol PP Bogor: Jangan Dicari-cari Kambing Hitam!

Bogor | Selasa, 20 April 2021 | 04:30 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB