Suara.com - Aktivis pro-demokrasi Myanmar menyerukan agar orang-orang berhenti membayar tagihan listrik hingga dana pinjaman. Mereka mengeritik hasil KTT ASEAN, menuntut pembebasan tahanan politik dan melanjutkan aksi unjuk rasa.
Aksi protes terjadi di sejumlah kota besar di Myanmar pada Minggu (25/04), sehari setelah Jenderal Min Aung Hlaing mencapai kesepakatan dalam KTT ASEAN di Jakarta.
Pemimpin junta militer itu tidak tunduk pada seruan pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.
Aktivis pro-demokrasi Myanmar pada Senin (26/04), menyerukan orang-orang untuk berhenti membayar tagihan listrik, pinjaman pertanian, dan meminta anak-anak berhenti sekolah.
"Kami semua, orang-orang di kota dan daerah lainnya harus bekerja sama untuk aksi boikot menentang junta militer," kata aktivis Khant Wai Phyo dalam pidatonya saat demonstrasi di pusat kota Monywa pada Minggu (25/04).
"Kami tidak berpartisipasi dalam sistem mereka, kami tidak bekerja sama dengan mereka.”
Kesepakatan yang tidak memuaskan
Aktivis pro-demokrasi mengkritik keras lima poin kesepakatan hasil KTT ASEAN, yakni mengakhiri kekerasan, dialog konstruktif antar semua pihak, mengirim utusan khusus ASEAN dan berkunjung ke Myanmar, serta menerima bantuan kemanusiaan.
Tetapi hasil pertemuan pemimpin regional itu tidak menyebutkan pembebasan tahanan politik.
Para aktivis berjanji untuk terus melakukan aksi protes.
"Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya berbicara dari luar dengan mengatakan 'jangan melawan tapi negosiasikan dan selesaikan masalah'.
Upaya itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar," kata aktivis Khin Sandar.
"Kami akan melanjutkan protes," katanya kepada Reuters melalui telepon.
Ketika hasil KTT ASEAN di Jakarta dirilis pada Sabtu (24/04), setidaknya tiga tentara tewas dan beberapa lainnya cedera dalam bentrokan bersenjata dengan milisi lokal di kota Mindat di Myanmar barat, kata Organisasi Hak Asasi Manusia negara bagian Chin.
ASEAN ingin Jenderal Min tarik pasukan Para pemimpin ASEAN menginginkan komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukan keamanannya, yang menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) telah menewaskan 748 orang sejak gerakan pembangkangan sipil meletus untuk menantang kudeta 1 Februari melawan pemerintah terpilih Aung.
TERPOPULER
