REGIONAL:
"Hal ini ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media massa, bahkan Ganjar sampai rela menjadi host di Youtube-nya, padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDIP lain yang juga berpotensi untuk nyapres," ujarnya.
Menurutnya, kader PDI Perjuangan lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama, namun tak berani karena belum mendapatkan perintah ketua umum.
"'Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos. Saya di-bully di medsos, ya bully saja, saya tidak perlu jaga image saya,'' katanya.
Bambang mengingatkan jika elektabilitas saat ini belum bisa dijadikan patokan dalam pertempuran pilpres yang sesungguhnya.
Elektabilitas yang saat ini hanya terdongkrak dari pemberitaan dan medsos. Hal itu mudah dikalahkan dalam pertarungan secara riil.
"Hal ini disampaikan bukan sebagai teguran bagi Ganjar yang juga kader PDIP. Ini bukan teguran, karena ia merasa lebih tinggi dari kita (DPD PDIP Jateng). Ia merasa yang bisa menegur hanya ibu (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri)," ujarnya.
Saat ditanyakan apakah Ganjar Pranowo sudah menyatakan terang-terangan akan maju pilpres, Bambang mengatakan, "Kalau dia menjawab, saya kan tidak mengatakan mau nyapres. Ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silakan, tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya kemana."
Sebelumnya, Puan Maharani memberi pengarahan kepada seluruh kader di Jawa Tengah untuk penguatan soliditas partai menuju pemilu 2024, tanpa mengundang Ganjar Pranowo.
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad mengatakan karier politik Ganjar Pranowo di PDI Perjuangan berada di ujung tanduk menyusul tidak diundangnya gubernur Jawa Tengah itu dalam acara pengarahan pemilu 2024 yang dihadiri Puan Paharani.
"Bukan tidak mungkin, nasib Ganjar Pranowo untuk dapat memaksimalkan karir politiknya melalui PDI Perjuangan sudah di ujung tanduk," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).
Ia melihat dari perspektif pemasaran politik ada empat hal menarik untuk dicermati di balik peristiwa fenomenal tidak diundangnya Ganjar yang merupakan kader PDI Perjuangan dalam acara pengarahan pemilu 2024 yang diselenggarakan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Data survei IPS awal April 2021, untuk 30 nama calon presiden, menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar sebesar 14,4 persen. Elektabilitas ini berada di urutan no dua setelah Prabowo (25,4 persen).
Dalam bursa calon wakil presiden, untuk 30 nama, Ganjar juga berada di urutan nomor 3, yaitu 8,3 persen setelah Anies Baswedan (12,8 persen). Tingkat elektabilitas ini juga tidak banyak mengalami perubahan untuk survei dengan 18 dan 10 nama calon presiden-wakil presiden.
Kendati demikian, potensi elektabilitas Ganjar ini bisa tidak akan bermakna, jika dia gagal mendapatkan dukungan internal dari pimpinan PDI Perjuangan.
Dalam pengarahan itu, baik Puan maupun Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, memberikan pernyataan terkait tidak diundangnya Ganjar.
Menurut Ahmad, meski memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, Ganjar berpotensi kehilangan peluang untuk mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan agar bisa masuk dalam bursa pemilu 2024 mendatang.
"Sebagaimana yang dipotret sejumlah lembaga survei, termasuk IPS, Ganjar selama beberapa bulan terakhir makin populer dan tingkat elektabilitasnya juga cukup tinggi melampau deretan sejumlah publik figur dan para tokoh pimpinan partai, termasuk Puan Maharani sendiri," ujar dia.
Hal menarik lain dalam peristiwa fenomenal ini, menurut dia, dinamika di internal PDI Perjuangan terkait dengan bursa calon presiden-wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang tampaknya kian hangat dan memanas.
DPP PDI Perjuangan, kata dia, tampak makin terbuka untuk mengingatkan para kadernya khususnya yang menjadi publik figur popular dan memiliki potensi elektabilitas tinggi agar tidak off side.
"Kritik yang disampaikan Bambang Wuryanto ke Ganjar Pranowo mengindikasikan hal itu," kata Ahmad.
Ia mengungkapkan, dalam pemilu 2024 mendatang, PDI Perjuangan tampaknya memiliki orientasi yang berbeda dengan parpol-parpol lain, dan berbeda dengan yang pernah dilakukan dalam Pemilu 2014 dan 2019 lalu; mencalonkan sosok yang lebih popular dan memiliki elektabilitas tinggi seperti Joko Widodo. Saat itu Jokowi adalah gubernur Jakarta setelah sebelumnya menjadi wali kota Solo.
Menurut dia, arah PDI Perjuangan untuk pemilu 2024 mendatang tampaknya makin jelas dengan untuk menjagokan figur tertentu di luar sosok populer sebagaimana Ganjar.
"Dukungan pasar politik internal di PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo tampak masih belum aman," ujarnya.
Pandangan lain, kata Ahmad, apa yang disampaikan Puan sebagai ketua DPP PDI Perjuangan menunjukkan PDI Perjuangan mengedepankan model pemasaran politik tradisional yang berbasis pada ideologi parpol.
"Di sini parpol ditempatkan sebagai elemen terpenting," katanya.
Ia menyatakan parpol yang menganut model pemasaran ini biasanya lebih mengedepankan kinerja kolektif organisasi parpol sebagai produk politik utamanya, dibandingkan citra dan kinerja para publik figur yang dimiliki oleh atau menjadi kader parpol yang selama ini menduduki jabatan publik, termasuk kepala daerah/gubernur.
Sedikitnya ada tiga syarat agar model pemasaran politik tradisional yang dijalankan PDI Perjuangan efektif, yakni syarat pertama, keanggotaan partai yang kuat dan mengakar yang ditandai dengan kepemilikan kartu anggota; walau pada PDI Perjuangan hal ini belum merata di seluruh Indonesia melainkan hanya di Pulau Jawa, terkhusus di Jawa Tengah.
Syarat yang kedua, PDI Perjuangan mampu menata struktur organisasi kepartaiannya tidak hanya sebagai organisasi partai politik, namun juga menjadi mesin pemasaran politik yang efektif dan penetratif.
Syarat ketiga, para elit PDI Perjuangan, khususnya yang menjadi publik figur atau menjabat di lembaga-lembaga negara mampu lebih memasarkan partainya, dibandingkan dengan dirinya.
Ia menyatakan kritik yang disampaikan Wuryanto ke Ganjar--agar Pranowo tidak terlalu ambisius masuk dalam bursa calon presiden 2024-- sepertinya dapat dibaca sebagai peringatan bagi semua kader PDI Perjuangan yang saat ini menjadi pejabat publik.
Hal ini secara khusus ditujukan kepada kader-kader memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi, agar lebih mampu ‘memasarkan’ parpolnya, bukan sekedar ‘memasarkan’ dirinya saja.
"Namun, hal itu sepertinya tidak mudah, karena dalam panggung politik lokal dan nasional saat ini, visibilitas profil dan kinerja elit-elit parpol, khususnya yang menjadi pejabat publik di lembaga eksekutif, lebih menonjol, dibandingkan visibilitas kinerja organisasi parpolnya," kata Ahmad.
TERPOPULER
