Yogyakarta dan Jakarta Tak Mampu Lockdown, Rizal Ramli: Efek Jokowi Malah Sibuk Proyek

Suara.com - Eks Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Rizal Ramli menyoroti pernyataan pemerintah Yogyakarta yang mengaku tak mampu memberikan makan untuk rakyat jika Yogyakarta dilockdown.

Selain Jogja, Jawa Barat dan Jakarta juga seharusnya sudah menjalankan opsi lockdown sejak awal untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Rizal Ramli melalui akun Twitter miliknya @ramlirizal.

"Yogya dan Jabar tidak mampu lockdown karena tidak punya uang! Jakarta juga harusnya lockdown dari awal!" kata Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com, Selasa (22/6/2021).

Rizal menilai, kondisi tersebut disebabkan oleh pemerintah pusat yang tak serius menangani pandemi Covid-19.

Bahkan, ia menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih sibuk menangani proyek-proyek dibandingkan mengurusi pandemi.

"Inilah mismanajemen pandemi. Bukannya fokus atasi pandemi, @jokowi dan Menkeu terbalik masih sibuk proyek-proyek, ibu kota baru lah, tol in itulah. Payah," ungkap Rizal Ramli.

Yogyakarta Batal Lockdown

Pemda DIY membatalkan wacana lockdown atau pembatasan mobilitas masyarakat yang sebelumnya mengemuka. Kebijakan ini dipilih meski tren kasus COVID-19 di DIY semakin meningkat.

"Lockdown, nggak ada kalimat lockdown. Saya nggak kuat ngragati rakyat sak jogja. [Lockdown] pilihan terakhir. Kalau lockdown, pemerintah tidak akat kuat[menghidupi masyarakat]," ujar Gubernur DIY, Sri Sultan HB X usai rapat bersama bupati/walikota di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (21/06/2021) sore.

Menurut Sultan, Pemda bersikeras menerapkan PPKM Mikro sesuai Ingub yang dikeluarkan pada 15 Juni 2021 lalu. Sebab bila memaksakan diri menerapkan lockdown, semua aktivitas harus berhenti, termasuk kawasan wisata.

Karenanya dengan tetap menerapkan PPKM Mikro alih-alih lockdown, pembatasan mobilitas tidak dilakukan secara penuh. Aktivitas ekonomi masyarakat tetap bisa berjalan meski tidak secara penuh.

Contohnya Pemkab Bantul yang hanya menutup kawasan wisata pada Sabtu dan Minggu, terutama di kawasan pantai yag dikelola Pemkab. Sebagai konsekensinya, pemkab memberikan subsidi pada para pedagang yang terdampak tutupnya kawasan wisata selama dua hari.

"Namun terserah bupati/walikota mau perlu mengikuti bantul atau tidak. Terserah, tapi kalau melihat kerumunan parangtritis ya sudah jelas," ungkapnya.