alexametrics

Ketua Umum MIPI Lantik dan Kukuhkan Dewan Pengurus Pusat Periode 2021-2026

Fabiola Febrinastri
Ketua Umum MIPI Lantik dan Kukuhkan Dewan Pengurus Pusat Periode 2021-2026
Pelantikan Dewan Pengurus Pusat MIPI periode 2021-2026. (Dok: Kemendagri)

MIPI merupakan organisasi masyarakat, bukan hanya untuk birokrat.

Suara.com - Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Bahtiar melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat MIPI periode 2021-2026. Pelantikan berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (14/9/2021).

Dalam sambutannya Bahtiar menegaskan, kepengurusan periode yang baru saja dilantik ini bakal melanjutkan tugas yang sudah dijalankan pada periode sebelumnya, termasuk, tugas yang telah direncanakan tapi tersandung pelaksanaannya karena pandemi Covid-19.

"Kami tentu akan melanjutkan hal-hal yang baik yang telah dilakukan, bahkan mungkin hal-hal yang telah direncanakan hanya mungkin terkendala pandemi Covid-19 (jadi) belum sempat diselesaikan, tugas kami akan melanjutkan," ujar Bahtiar, yang notabene Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, pihaknya juga bakal membangun komunikasi dengan kepengurusan sebelumnya, untuk memperoleh rekomendasi terkait apa saja yang perlu dilakukan oleh kepengurusan sekarang. Di samping itu, Bahtiar juga mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi atas pengabdian yang telah diberikan oleh kepengurusan sebelumnya.

Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Atensi Penyesuaian Budaya Kerja

Sementara itu, Bahtiar menjelaskan, MIPI merupakan organisasi masyarakat, bukan hanya untuk birokrat. Karena itu, ia terbuka kepada siapa saja yang tertarik untuk bergabung.

Dia mengatakan, MIPI harus lebih dekat dengan masyarakat, salah satunya melalui program yang dijalankan. Selama ini, tutur Bahtiar, program kegiatan yang telah berlangsung, seperti webinar selalu berusaha melibatkan masyarakat.

"Organisasi ini tentu akan kami bawa tidak menjadi eksklusif, tapi harus lebih inklusif dan lebih bisa berbaur dengan masyarakat semuanya, dan juga praktisi pemerintahan seluruh Indonesia," terang Bahtiar.

Di lain sisi, Bahtiar berharap, MIPI dapat menjadi penghubung antara pihak yang memerintah dengan yang mendapat perintah. Peran tersebut dapat dilakukan dengan memberikan berbagai gagasan, baik melalui pengembangan ilmu pengetahuan berupa pelatihan, peningkatan kompetensi, dan upaya lainnya.

Untuk mendukung itu, lanjut Bahtiar, MIPI telah memiliki beragam struktur seperti bidang training dan kompetensi, bidang kerja sama, bidang publikasi, serta lainnya.

Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di Awal Tahun

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga memperkenalkan sekaligus me-launching website resmi MIPI, yakni http://mipi.or.id. Website tersebut diharapkan dapat menjadi kanal informasi dan saran sosialisasi terkait program/kegiatan MIPI kepada masyarakat.

Komentar