Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mengaku bingung dengan pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini perihal sekitar 31 ribu aparatur sipil negara terindikasi menerima bantuan sosial.
“Membaca statement Bu Risma di media, saya agak bingung. Karena penerima bansos yang dimaksud ada yang menuliskan PNS dan ada yang menuliskan dengan ASN. Padahal ini sesuatu yang berbeda,” kata dia dalam keterangan tertuli yang diterima Suara.com, Sabtu (20/11/2021).
Politikus Demokrat itu menjelaskan aparatur terbagi tiga, TNI, Polri, dan ASN. ASN terbagi dua, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sering disebut pegawai honorer.
Dia setuju dengan Risma jika PNS dilarang menerima bansos dari Kementerian Sosial.
“Namun apabila yang dimaksudkan yang menerima bansos adalah ASN maka harus dipilah dulu. Unsur PNS tidak boleh sama sekali menerima bansos. Sebaliknya untuk unsur PPPK (pegawai honorer), khususnya yang level rendah perlu dipertimbangkan untuk dapat menerima bansos,” tutur Nanang.
Risma dalam konferensi pers di Kementerian Sosial pada Kamis (18/11/2021) menyebutkan informasi bahwa sekitar 31 ribu ASN terindikasi menerima bantuan sosial, baik lewat program Penerima Keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai.
"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," ujar Risma.
Data itu, kata Risma, diperoleh Kemensos setelah melakukan verifikasi data penerima bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.
Dia menyebut profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Pemkot Jakbar Bakal Tindak Tegas ASN Kedapatan Terima Bansos
"Data itu kita sampaikan ke BKN, kita scanning data kependudukan, 'tolong dicek apa ini PNS atau bukan? ternyata betul (ASN)," kata Risma.
Menurut Risma, ASN tidak berhak menerima bansos. Sebab dalam kriteria yang ditetapkan Kemensos, seseorang yang tidak boleh menerima adalah mereka yang mendapatkan pendapatan tetap, apalagi ASN digaji oleh pemerintah.
Nantinya, data tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk dilakukan verifikasi ulang serta ditindaklanjuti. Ia berharap pemda segera memberikan respon agar Kemensos bisa terus memperbarui data secara berkala.
"Macam-macam ada yang dulunya miskin, ada yang masuk jadi PNS. Kita memang perbaiki terus, kita sangat mengandalkan (pemerintah) daerah," ujar dia.
