Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi vonis hukuman mati terhadap Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan belasan santri. Menurut Muhaimin putusan itu sebagai upaya untuk mewujudkan efek jera baik bagi Herry maupun pihak lain yang ingin mencoba-coba melakukan kekerasan seksual.
Karena itu, Cak Imin meminta semua pihak menghormati putusan tersebut.
“Tujuan utamanya memberikan efek jera, tidak hanya untuk yang bersangkutan, tapi juga untuk orang lain yang ingin melakukan tindakan serupa. Sehingga ke depannya tidak ada lagi predator seksual yang melancarkan aksinya," kata Muhaimin, Selasa (5/4/2022).
Ketua Umum PKB ini berharap kasus kekerasan seksual yang dilakukan Herry merupakan kasus terakhir. Sehingga ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa, terlebih yang dilakukan pelaku terhadap para siswa di lembaga pendidikan.
“Kita ambil hikmahnya, yang jelas kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan apapun dalihnya. Kita semua berharap kasus kekerasan dan pelecehan seksual tidak terjadi lagi di manapun, apalagi di pesantren,” ujarnya.
Diketahui, Herry Wirawan, predator pelaku pemerkosaan 13 santriwati di Bandung mendapat vonis mati dari Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tidak hanya mendapat vonis mati, aset dan harta Herry juga dirampas negara untuk kepentingan para korban.
Ketua Majelis Hakim PT Bandung, Herry Swantoro menjelaskan bahwa perampasan harta dan aset tersebut dilakukan untuk bisa memenuhi biaya pendidikan dan hidup anak korban hingga mereka kelak dewasa nanti.
"Merampas harta kekayaan/aset terdakwa Herry Wirawan berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam yayasan Yatim Piatu Manarul Huda," kata hakim Herry Swantoro.
Harta dan aset Herry Wirawan itu nantinya akan dilelang. Hasil lelang akan diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah," ujar hakim.
Selain vonis mati, Herry Wirawan juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 300 juta lebih. Vonis itu menganulir putusan PN Bandung, yang sebelumnya membebaskan dia dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban itu.
"Putusan untuk membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku," kata hakim.
TERPOPULER
