Suara.com - Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton mendesak pemerintah Australia menutup perbatasan dengan Indonesia karena risiko penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, hal ini tampaknya tidak sesuai dengan saran kesehatan dari pejabat tertinggi kedokteran hewan.
Sikap pemimpin Partai Liberal itu juga tidak sejalan dengan pandangan pelaku usaha berpotensi paling terdampakjika PMK mewabah di Australia.
Pejabat tertinggi kedokteran hewan Australia, Dr Mark Schipp, yang terus memantau kesiapan biosekuriti negara itu, menegaskan penutupan perbatasan dengan Indonesia tidaklah diperlukan.
Pelaku industri dari Federasi Petani Nasional, Dewan Industri Daging Australia,Dewan Peternak Sapi Australia, Produsen Domba Australia, Asosiasi Penggemukan Ternak Australia dan Dewan Eksportir Ternak Australia semuanya mendukung agar perbatasan dengan Indonesia tetap terbuka.
Dewan Industri Susu Australia juga menerima saran dari pemerintah Australia untuk menjaga perbatasan tetap terbuka.
Sangat jarang sekali adanya politisi yang menyerukan permintaan ekstrem seperti itu, tanpa dukungan kalangan industri terkait atau saran dari para pakar.
Selama menjabat sebagai pemimpin oposisi dalam dua bulan terakhir, Peter Dutton mungkin berpandangan dirinya tidak akan rugi apa-apa bila menyampaikan desakan ini. Mungkin pula dia menyamakan antara biosekuriti dan keamanan nasional.
Dr Schipp, yang belum lama berhenti sebagai presiden Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, mengatakan Australia memiliki pengaturan biosekuriti terkuat di dunia.
"Kita ini terkenal di seluruh dunia karena pengaturan yang kita terapkan di bandara dan pelabuhan laut," kata Dr Schipp.
Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah ekstensif untuk memvaksinasi ternak.
Dr Schipp juga berulang kali mengingatkan bahwa paket makanan yang dibawa secara ilegal menimbulkan risiko penyebaran penyakit ternak yang lebih besar dibandingkan dengan turis yang membawa virus pada pakaian atau sepatu mereka.
Selain itu, ada puluhan negara di mana wabah PMK telah menyebar, tapi Partai Koalisi Liberal/Nasional sendiri tidak pernah menutup perbatasan Australia ketika mereka masih berkuasa.
Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk ternak sapi dan biji-bijian gandum Australia.
Menutup pintu untuk Jakarta jelas akan merepotkan hubungan perdagangan dan diplomatik, yang belum sepenuhnya sembuh akibat keputusan Australia tahun 2011 untuk mengakhiri ekspor ternak hidup secara sepihak.
Partai Koalisi seringkali berdalihbahwa penghentian ekspor ternak itu adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Partai Buruh dan harus dibayar oleh pembayar pajak Australia sampai sekarang.
Kumpulan Kuis Menarik
Komentar
Terkait
Peneliti IPI Apresiasi 'Dasco Effect': DPR Berperan Strategis Jembatani Menkeu dan BI
Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:44 WIB
Luhut Ungkap Prabowo Mau Kasih Bansos Tunai Rp5,4 Juta/Orang, Penerimanya Disaring Pakai AI
Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:44 WIB
Jangan Langsung Panik! Ini Cara Cerdas Mengatur Pengeluaran Saat Harga Pertamax Meroket
Your Say | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:43 WIB
Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:42 WIB
KAI Pajang Aset Siap Bisnis, dari Stasiun hingga Lahan Komersial
Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:40 WIB
Media Vietnam: Tinggal Menunggu Waktu Timnas Indonesia Tembus 100 Besar Ranking FIFA
Bola | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:39 WIB
Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:36 WIB
BBM Langka Usai Kenaikan Harga, SPBU Vivo Hentikan Operasional
Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:34 WIB
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:27 WIB
5 Rekomendasi Sunscreen SPF 30 untuk Dipakai Indoor, Ringan dan Harga Terjangkau
Lifestyle | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:26 WIB
Terkini
Jabatan Kapolri Kini Bisa Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden, Ini Bunyi Pasal Terbaru UU Polri
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:06 WIB
Kantongi 5 Alat Bukti, Bareskrim Polri Jerat Founder PT DSI Sebagai Tersangka Baru
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:03 WIB
Nama Pimpinan Masuk Polemik Kasus BGN, KPK Klarifikasi Yayasan Fitroh Tak Terkait Dapur MBG
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 17:02 WIB
Nama Fitroh Disebut Masuk BAP Kasus MBG, KPK Tegaskan Pimpinannya Tak Kenal Sony Sonjaya
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 16:58 WIB
Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus Korupsi MBG
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 16:51 WIB
Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 16:50 WIB
Prabowo Jawab Kritik Sering ke Luar Negeri: Dulu Pak Jokowi Jarang Lawatan Juga Disalahkan
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 16:36 WIB
BTN JAKIM 2026 Hadirkan Race Expo di Balai Kartini dengan Promo Menarik dan Brand Ternama
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 16:34 WIB
Pemerintah Persilakan Kejagung Usut Siapapun Terlibat Korupsi BGN, Tak Peduli Jabatannya
News | Rabu, 10 Juni 2026 | 16:31 WIB