Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan seharusnya DPR menolak perppu yang diterbitkan Jokowi. Ia menekankan bahwa MK mengamanatkan UU Cipta Kerja agar diperbaiki, bukan dengan mengeluarkan Perppu.
"Secara teoretis Perppu itu bisa dibawa ke MK lagi dan MK bisa batalkannya kalau committed dengan putusan terdahulu. Kalau MK sudah masuk angin lain soal, kan MK sudah berubah komposisinya," ujar Refly Harun.
Kontributor : Trias Rohmadoni