Suara.com - Isu reshuffle kabinet di kementerian pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin kencang berhembus. Para elite politik sudah buka suara mengenai wacana yang merupakan hak prerogatif president tersebut, sementara Jokowi sendiri masih bergeming meminta publik menunggu.
Wacana reshuffle ini sudah beredar sejak Desember 2022 lalu. Meski masih belum mau blak-blakan, tapi presiden sudah mengirim sinyal memang akan terjadi reshuffle.
Kendati Jokowi masih irit bicara soal siapa yang bakal ia bongkar pasang, namun beragam spekulasi sudah muncul di kalangan elite partai politik, terutama partai koalisi pemerintahan.
Djarot Tantang Menteri Nasdem Mundur
Salah satu pernyataan paling blak-blakan adalah dari kader PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat. Hal itu disampaikannya, melihat dari kinerja para menteri tersebut dan juga NasDem sebagai partai koalisi pemerintahan justru kekinian telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri-menterinya (NasDem) lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Djarot menilai para menteri-menteri NasDem kekinian sudah tidak cocok dengan apa yang diperjuangkan Presiden Jokowi. Terlebih mengusung Anies sebagai antitesa dari pemerintahan Jokowi.
"Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampakkan adalah sosok antitesis pak Jokowi," tuturnya.
NasDem Balas Djarot
Baca Juga: Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Resmikan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang
Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem yang juga Menkominfo Johnny G Plate angkat bicara menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta menteri-menteri dari NasDem mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.
Ia justru menyindir balik dengan menyebut jika kekinian terlalu banyak politisi merasa menjadi presiden dadakan. Ia menegaskan, persoalan kabinet di rombak atau tidak menjadi hak prerogratif Jokowi selaku kepala negara.
"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut. Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).
Menurutnya, Djarot dan politisi lainnya tak perlu membuat bising atau pun gaduh dengan pernyataannya. Ia meminta justru semua pihak fokus penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.
"Nggak usalah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat. Saat ini lebih baik fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotoroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan yang besar akibat perubahan situasi geopolitik global," tuturnya.
Jokowi: Tunggu Saja
