Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tak pernah memerintahnya untuk mengeluarkan narasi perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
Hanya saja, Bahlil mengaku, kala itu menjadi orang pertama yang menyampaikan ide penundaan Pilpres 2024.
"Saya ingin mengatakan begini ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi. Yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
"Itu ide itu tidak pernah Presiden. Waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sotau juga kelihatannya ya," sambungnya.
Menurutnya, narasi penundaan Pilpres disampaikannya ketika hadir dalam acara perilisan hasil survei.
"Di situ dikatakan bahwa kalau covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema," katanya.
"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain," imbuhnya.
Lantas, ia pun meminta tak ada pihak yang memutarbalikan fakta. Ia menegaskan tak ada perintah Jokowi sama sekali.
"Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres," katanya.
"Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara. Apalagi hal ini ditujukan untuk PDIP.
"Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).
Jokowi kemudian meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.
"Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada," ucapnya.
Ia meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya.
TERPOPULER
