Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menyoroti rencana penerapan sanksi administratif berupa denda kepada pemilik pagar laut yang hanya Rp 18 juta per km.
Rencana tersebut sebelumnya dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
"Memang KKP lagi lucu-lucunya ya gitu," ujar Susan kepada Suara.com, Jumat (24/1/2025).
Susan mengatakan, sanksi administratif yang hendak diterapkan KKP itu berdasarkan rujukan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, menurut dia, seharusnya untuk menjerat pelaku dan pemilik pagar laut bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
"Itulah kenapa waktu tanggal 17 Januari, Kiara bersama delapan organisasi lainnya melaporkan beberapa pihak ke kepolisian karena kerugian yang dirasakan oleh nelayan itu luar biasa besar. Dan yang kita pakai bukan Undang-Undang Cipta Kerja tapi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, jadi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," tutur Susan.
"Jadi itu yang kita pakai karena di situ kita bisa menetapkan sanksi pidana sebenarnya," sambung Susan.
Tak Sepadan dengan Modal
Penerapam denda pagar laut yang hanya Rp18 juta untuk per km dinilai tidak sepadan. Total keseluruhan denda untuk pagar laur sepanjang 30 km hanya berkisar Rp 540 juta. Angka tersebut bahkan di bawah modal pengadaan bambu yang digunakan pelaku untuk memagari laut.
"Itu baru bambu aja udah lebih dari Rp540 juta ya. Artinya tidak sepadan, jadi kaya menghina sebenarnya. Sudah mah para pihak keos, TNI sampai turun, Ampibi sampai juga turun, tapi dendanya cuma Rp540 juta," kata Susan.
Baca Juga: 263 HGB Pagar Laut Bisa Langsung Dibatalkan, BPN Investigasi Dugaan Cacat Administrasi
"Itulah bahayanya sebenarnya Undang-Undang CK (Cipta Kerja) gitu karena sanksinya memang sebatas administratif," ujar Susan.
