Infografis
Suara.com - Pendidikan adalah hak semua warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas, yang telah dijamin dalam UU. Namun, sebanyak 70,62 persen anak disabilitas terpaksa berhenti sekolah karena berbagai faktor hambatan. Fakta di lapangan menunjukkan kesempatan anak penyandang disabilitas mengenyam pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan anak tanpa disabilitas.
-
Sore yang cerah di sebuah lapangan kecil di Semail, Sewon, Bantul. Anak-anak berlarian, tertawa riang, kaki-kaki kecil mereka berkejaran dengan bola yang menggelinding di rerumputan. Di kejauhan, seorang pemuda berdiri terpaku. Tatapan matanya kosong, tubuhnya ringkih, pakaian yang membalutnya lusuh dan kotor. Aminudin, begitu ia dipanggil, melangkah perlahan, mendekati permainan yang tampak begitu menyenangkan.
Namun, kehadirannya justru membuat riuh berubah cemas. Anak-anak mendadak berhenti bermain, berlarian menjauh.
"Awas, jangan dekat-dekat! Ada orang gila!" seru seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh.
Seperti sudah terbiasa, Aminudin hanya berdiri di sana, diam tanpa ekspresi. Sejenak ia memperhatikan anak-anak yang sudah menjauh, lalu berbalik dan kembali berjalan tanpa arah. Tak ada yang ingin mendekatinya, tak ada yang mencoba memahami keinginannya.
“Sebenarnya kasihan Aminudin. Dia itu cuma pengin ikut main bareng, tapi nggak ada yang mau. Pada takut,” ujar Shobirin, pamannya, saat berbincang dengan Suara.com, Jumat (7/3/2025).
Dunia yang Menolak
Aminudin bukanlah seorang asing di desanya. Ia lahir dengan disabilitas intelektual di tengah keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Ayahnya seorang buruh serabutan, ibunya seorang ibu rumah tangga yang setia merawatnya.
Di tahun 2008 saat Aminudin berusia tujuh tahun, ia sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Setiap hari, ayahnya mengantarnya ke sekolah, menunggu hingga kelas berakhir, lalu membawa pulang anak yang selalu butuh pendampingan itu. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kurang dari setahun, pihak sekolah menyerah.
"Katanya percuma sekolah, sudah tidak ada harapan lebih baik. Sekolahnya angkat tangan, jadi dia terpaksa berhenti,” kata Shobirin.
Tanpa alternatif, tanpa solusi, Aminudin dikeluarkan dari sekolah. Tak hanya kehilangan kesempatan belajar, Aminudin juga kehilangan hak untuk mendapat perawatan medis yang layak. Keterbatasan ekonomi membuat keluarganya tak mampu membawanya ke dokter atau menjalani terapi khusus. Beban hidup yang terus menumpuk membuat sang ayah semakin tertekan. Depresi menggerogoti hingga akhirnya merenggut nyawanya.
Kehilangan ayahnya seolah menjadi awal dari penderitaan baru bagi Aminudin. Alih-alih mendapatkan perlindungan, Aminudin malah menjadi sasaran ketakutan dan stigma warga sekitar tempat tinggalnya. Warga mulai menganggapnya sebagai gangguan. Cap ‘orang gila’ disematkan begitu saja tanpa memahami siapa Aminudin sebenarnya. Hingga suatu hari, warga membawanya paksa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grhasia, Sleman.
Kehilangan anak satu-satunya membuat Parjiah, sang ibu, semakin terpuruk. Ia mengamuk, menjerit di depan rumah, menangisi nasib yang merenggut keluarganya satu per satu. Tak lama kemudian, warga memutuskan menjemput Aminudin dari RSJ dan mengembalikannya kepada ibunya. Parjiah menyambutnya dengan pelukan erat, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Trauma telah mengubahnya.
Ia kini lebih banyak diam, lebih sering mengurung diri di kamar, tak lagi peduli pada dirinya sendiri. Hari-harinya hanya diisi dengan mengasuh Aminudin yang kini sudah berusia 23 tahun.
“Kakak saya jadi depresi sejak saat itu. Tidak pernah mandi, tidak bisa kerja. Cuma ngurusin anaknya saja. Mereka berdua hidup dari belas kasihan warga, ada yang antar makan tiap hari,” ujar Shobirin.
