Skandal Pagar Laut: Polri Usut Korupsi di PIK 2, Bekasi, dan Deli Serdang! Siapa Selanjutnya?

Chandra Iswinarno, Faqih Fathurrahman

Selasa, 18 Maret 2025 | 21:53 WIB
Skandal Pagar Laut: Polri Usut Korupsi di PIK 2, Bekasi, dan Deli Serdang! Siapa Selanjutnya?
Kakortastipidkor Polri Irjen Pol Cahyono Wibowo. [ANTARA/HO-Divisi Humas Polri]

Suara.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri memastikan bakal terus melakukan pendalaman terkait dugaan korupsi dalam peristiwa pagar laut di tiga wilayah.

Ketiga wilayah tersebut meliputi, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Bekasi, dan Deli Serdang.

Kakortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengatakan, penyidik bakal tetap mempertimbangkan sejumlah fakta yang ada.

Meskipun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sempat mengatakan, ada SHGB dari perusahaan milik Aguan yang tidak jadi dicabut.

"Nanti kita lihat. Artinya, kita tetap mempertimbangkan fakta yang ada, bagaimana terkait dengan kegiatan penyelidikannya," kata Cahyono, di Mabes Polri, Selasa (18/3/2025).

Ia memastikan bahwa pemeriksaan akan terus berlangsung meski dalam perjalanannya tidak bisa berjalan cepat.

"Jalan, cuma kita juga kan banyak pekerjaan, jadi kelihatannya agak tertatih-tatih lah,” ungkapnya.

Hingga saat ini sudah ada 34 orang yang dimintai keterangan atau klarifikasi. Mereka berasal dari pihak swasta atau instansi pemerintah.

“34 orang telah diklarifikasi. Ada dari ATR BPN ada. Kepala desanya juga ada, dari masyarakat juga ada,” ucapnya.

baca juga

Sebelumnya diberitakan, fenomena kemunculan pagar laur di pesisir Perairan Banten dan Bekasi membuat heboh masyarakat.

Persoalan tersebut dengan cepat mendapat perhatian publik karena mengundang kecurigaan terkait adanya sertifikat hak milik dan hak guna bangun di laut.

Namun dari dua lokasi tersebut, belakangan diketahui memiliki modus yang berbeda dalam penerbitan SHM dan SHGB-nya.

Untuk di Perairan Bekasi, penerbitan SHM dilakukan dengan menggeser titik koordinat.

Operator alat berat escavator dari PT TRPN membongkar pagar laut dengan pengawasan Polisi Khusus Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Polsus PWP3K) Ditjen PSDKP di pesisir laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025). [ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa]
Operator alat berat escavator dari PT TRPN membongkar pagar laut dengan pengawasan Polisi Khusus Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Polsus PWP3K) Ditjen PSDKP di pesisir laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025). [ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/rwa]

Sementara di Perairan Tangerang, Kepala Desa Kohod, Arsin disebut melakukan pemalsuan dengan cara mencarut nama warga desa untuk menerbitkan SHGB.

Sebelumnya diberitakan, beberapa waktu lalu, Bareskrim Polri meningkatkan status kasus penerbitan 93 SHM palsu di lokasi pagar laut, Desa Segerajaya dan Kecamatan Tarumajaya, Bekasi dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

Peningkatan status kasus pagar laut Bekasi itu setelah Bareskrim melaksanakan gelar perkara pada Kamis (27/2/2025) kemarin.

"Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum telah melaksanakan gelar perkara. Gelar perkara, kami semua sepakat meningkatkan status LP tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jumat (28/2/2025).

Djuhandhani mengatakan bahwa penyidik bakal mengambil langkah dalam melengkapi administrasi penyidikan, dan melakukan pemeriksaan saksi, serta melaksanakan upaya-upaya paksa lainnya.

Hal itu dilakukan sambil menunggu hasil pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa dalam gelar perkara, telah mendalami hasil penyelidikan keberadaan 201 sertifikat HGB atas nama PT Mega Agung Nusantara.

Sertifikat HGB atas nama perusahaan tersebut terbit pada 2007 sampai dengan 2015 di Desa Huribjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kami meyakini bahwa di sini telah terjadi perbuatan melawan hukum atau pidana, namun karena ini masih berupa penyelidikan dan merupakan laporan informasi, kami sepakat untuk membuat laporan polisi," katanya.

"Selanjutnya dalam waktu tidak lama juga kami akan berupaya meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan," katanya.

Sementara itu, Advokat dan Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR PTR) Ahmad Khozinudin mengkritisi dugaan permainan oligarki dalam kasus pagar laut, terutama di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dianggapnya sebagai bentuk penguasaan wilayah laut secara ilegal.

Ia mempertanyakan sikap pejabat negara yang seakan-akan menutup mata terhadap masalah ini.

Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) berada di kapal sea raider yang akan melakukan pencabutan pagar laut di kawasan pesisir Pantai Citius, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (28/1/2024). [ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/gp/Spt]
Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) berada di kapal sea raider yang akan melakukan pencabutan pagar laut di kawasan pesisir Pantai Citius, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (28/1/2024). [ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/gp/Spt]

"Kita ajak para pejabat penyelenggara negara hari ini, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk berpikir apakah kita mau mengorbankan negara kita hanya untuk melindungi segelintir oligarki yang merusak negara kita?" ujarnya yang dikutip dari unggahan Youtube Abraham Samad Speak Up, Kamis (6/3/2025).

Ia menyoroti bahwa pagar laut sepanjang 30 KM tersebut tidak hanya berada di Desa Kohod, tetapi juga tersebar di 16 desa dan 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang.

Namun, ia heran mengapa kasus ini hanya difokuskan pada Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip.

"Bahkan dilokalisir hanya di Desa Kohod. Padahal kita tahu pagar laut 30 KM ada di 16 desa dan 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang, tambahan ada di Kabupaten Serang beberapa kecamatan. Jadi memang jauh sekali," tegasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ahmad Khozinudin: Aguan Tidak Hanya Merusak Masyarakat, tapi juga Merusak Pejabat

Ahmad Khozinudin: Aguan Tidak Hanya Merusak Masyarakat, tapi juga Merusak Pejabat

News | Jum'at, 07 Maret 2025 | 23:36 WIB

DPR Buat Pansus Terkait Kasus PIK 2, Ahmad Khozinudin: "Kalau mau kasih kepercayaan kepada publik, Batalkan PSN PIK 2"

DPR Buat Pansus Terkait Kasus PIK 2, Ahmad Khozinudin: "Kalau mau kasih kepercayaan kepada publik, Batalkan PSN PIK 2"

News | Jum'at, 07 Maret 2025 | 23:18 WIB

Ahmad Khozinudin Soroti Dugaan Permainan Oligarki dalam Skandal Pagar Laut PIK-2

Ahmad Khozinudin Soroti Dugaan Permainan Oligarki dalam Skandal Pagar Laut PIK-2

News | Jum'at, 07 Maret 2025 | 22:53 WIB

Terkini

Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot

Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot

News | Minggu, 22 November 2026 | 13:44 WIB

Apa Manfaat Peptide? Ini 5 Serum Lokal dengan Peptide untuk Samarkan Kerutan Usia 40 Tahun

Apa Manfaat Peptide? Ini 5 Serum Lokal dengan Peptide untuk Samarkan Kerutan Usia 40 Tahun

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 13:40 WIB

Indonesia Resmi Bebaskan Tarif Ekspor ke Eropa, Apa Kabar Hilirisasi?

Indonesia Resmi Bebaskan Tarif Ekspor ke Eropa, Apa Kabar Hilirisasi?

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 13:36 WIB

Cara Mengaktifkan Enkripsi End to End pada Cadangan Chat WhatsApp

Cara Mengaktifkan Enkripsi End to End pada Cadangan Chat WhatsApp

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 13:35 WIB

Bukan Cuma Harus Sepaham dengan Prabowo, Haedar Nashir Ungkap 4 Kriteria Wapres Ideal

Bukan Cuma Harus Sepaham dengan Prabowo, Haedar Nashir Ungkap 4 Kriteria Wapres Ideal

News | Minggu, 22 November 2026 | 13:34 WIB

Identitas Palsu hingga CEO Obsesif: Ini Daya Tarik dan Kekurangan Drama Love in the Edge of Divorce

Identitas Palsu hingga CEO Obsesif: Ini Daya Tarik dan Kekurangan Drama Love in the Edge of Divorce

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 13:29 WIB

Tiga Jenderal Terseret Kasus Penyadapan Prabowo Dimutasi ke Yanma Polri

Tiga Jenderal Terseret Kasus Penyadapan Prabowo Dimutasi ke Yanma Polri

News | Minggu, 22 November 2026 | 13:23 WIB

Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan

Potensi Emas Ujung Kulon Jadi Sorotan, Kebakaran Papua Terlupakan

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 13:20 WIB

Gaji Rp50 Juta dan Bonus Rp600 Juta di Awal Kerja, WNI Mana yang Tidak Tergiur

Gaji Rp50 Juta dan Bonus Rp600 Juta di Awal Kerja, WNI Mana yang Tidak Tergiur

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 13:12 WIB

Soal Pengganti Gibran, Bahlil: Cuma Presiden dan Yang Maha Kuasa yang Tahu Namanya

Soal Pengganti Gibran, Bahlil: Cuma Presiden dan Yang Maha Kuasa yang Tahu Namanya

News | Minggu, 22 November 2026 | 13:03 WIB

×