Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti mengingatkan pihak sekolah yang ingin menyelenggarakan study tour untuk memerhatikan tiga hal penting.
Pertama, sekolah harus memastikan kalau kegiatan itu memang sebagai upaya memberikan pengalaman edukasi tambahan kepada murid.
"Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana," kata Mu'ti kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Hal kedua berkaitan dengan pemilihan mitra transportasi. Mu'ti mengingatkan agar sekolah hati-hati dalam memilih biro transportasi yang bisa memastikan keamanan dan kelayakan kendaraan yang akan digunakan.
Faktor itu penting diperhatikan mengingat kerap terjadi kecelakaan yang terjadi pada bus study tour sekolah.
"Banyak kecelakaan terjadi itu karena mungkin sekolah tidak menyewa atau tidak bermitra dengan lembaga-lembaga atau organisasi transportasi atau biro-biro transportasi yang berkualitas," ujarnya.
"Jadi diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya," pesan Mu'ti.
Hal terakhir, Sekretaris Umum Muhammadiyah itu berpesan kepada guru-guru agar selalu memerhatikan para murid selama berkegiatan study tour.
"Ketika study tour itu harus tetap dibimbing oleh guru-guru. Jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari," pinta Mu'ti.
Dinilai Rugikan Industri Wisata
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan pelarangan karyawisata alias study tour yang diterapkan oleh sejumlah pemerintah daerah berpotensi merugikan industri pariwisata.
“Kalau yang salah itu dipandang adalah operator transportasi daratnya yang yang dipenalti, bukannya program study tour yang dipermasalahkan,” ujar Hariyadi pada konferensi pers di Jakarta, Sabtu (22/3).
Belakangan ini, beberapa pemerintah daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten, mengeluarkan kebijakan yang melarang pelaksanaan karyawisata bagi siswa sekolah.
Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk masalah keselamatan dan efektivitas proses pembelajaran, menyusul meningkatnya jumlah kecelakaan yang melibatkan rombongan karyawisata.
Namun, Hariyadi berpendapat bahwa kebijakan ini kurang tepat.
TERPOPULER
