Meskipun telah diberhentikan tetap dari jabatan dosen UGM, Andi mengatakan kalau status guru besar EM masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek RI).
Andi turut menerangkan kalau pengangkatan guru besar merupakan keputusan menteri sehingga pencabutannya juga harus dilakukan melalui keputusan menteri.
"Status guru besar itu diajukan kepada pemerintah, khususnya kementerian. SK-nya dikeluarkan oleh Kementerian. Jadi, kalau kemudian guru besarnya ingin dicabut, keputusannya juga harus dikeluarkan oleh kementerian," tutur dia.
Andi menambahkan, jabatan akademik seperti lektor kepala dan guru besar menjadi kewenangan pusat. Ini berbeda dengan lektor atau asisten ahli yang dapat ditetapkan oleh perguruan tinggi.
"Kami di UGM diminta untuk memeriksa, hasil laporan akan kami sampaikan kepada kementerian," umbar Andi.
Lebih lanjut Andi mengaku kalau UGM berkomitmen menciptakan ruang kampus yang bebas dari kekerasan seksual melalui langkah-langkah sistemik.
Salah satunya yakni lewat pembentukan Satgas PPKS sejak September 2022 serta integrasi kebijakan internal dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
"Berbagai kebijakan yang disusun, diterapkan, dan dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip bahwa kampus idealnya adalah ruang yang kondusif dan aman dari berbagai praktik kekerasan," tegas Andi Sandi.
TERPOPULER
