Suara.com - Pemerintah tengah menyiapkan digitalisasi data akurat penerima bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Pengembangan infrastruktur digital itu dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan turut didukung oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pembagian bansos.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebutkan kalau penyaluran bansos sudah harus berbasis teknologi.
"Data yang paling kami butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat," kata Gus Ipul saat rapat dengan pimpinan DEN di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (18/4/2025).
Gus Ipul mengatakan, selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos. Namun, cara itu tak jarang menghadapi kendala karena adanya perbedaan literasi mengenai keuangan dan teknologi di tengah para penerima manfaat.
"Kalau sekarang misalnya kami menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap, sekian persen tidak bisa diserap karena mereka (penerima manfaat) enggak ngambil, mereka enggak ngerti, mereka sakit, dan lain sebagainya. Lalu dibagilah sebagian (bansos) dengan (melalui) PT Pos. Nah, PT Pos ini yang mendatangi ke rumah-rumah," tutur Gus Ipul.
Artinya, ada perbedaan kemampuan literasi keuangan dan teknologi pada setiap penerima manfaat keuangan.
Meski demikian, Gus Ipul menilai, penggunaan teknologi dalam menyalurkan bansos perlu segera dimulai. Kemensos, kata dia, siap mendukung dan mengikuti wacana digitalisasi yang dirancang oleh DEN.
"Ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Bahwa sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual, akan kami bantu. Tapi intinya, mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja," ujar dia.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha sebelumnya menjelaskan, pendekatan yang akan diterapkan merupakan pemerintah digital. Tubagus Nugraha menyebut, secara garis besar, langkah ini akan berdampak pada efisiensi, inklusivitas, dan transparansi pemerintahan.
"Jadi, digitalisasi, prospect. Itu yang kira-kira pendekatan utama yang kami rancang," kata Tubagus.
Dia menyebut, pihaknya akan mulai mengadopsi digital public infrastucture (DPI) untuk program Perlinsos. Daam DPI itu nantinya berisi tiga tampilan, yakni identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan data exchange.
Kedua terkait dengan integritas penerima manfaatnya, verifikasi. Akan ada digital ID yang kemudian dipakai sebagai hal kedua dalam DPI. Ketiga ada di sistem pembayarannya.
"Ini yang kenapa kemudian adopsi DPI ini sangat tepat untuk dilakukan di Perlinsos," sambung dia.
Meski demikian, Tubagus mengatakan, rancangan digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN dengan Kemensos dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Rencananya, pemerintah akan meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dengan prioritas pada program Perlinsos ini pada Agustus 2025.
Diingatkan Tak Ketergantungan Bansos
TERPOPULER
