REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sambut baik kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan ASN naik angkutan umum setiap Rabu. Kebijakan itu dinilai bisa menjadi contoh kampanye perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
Akan tetapi, Plt. Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Suharto menekankan perlunya penambahan moda transportasi, terutama di kawasan penyangga Jakarta, agar kebijakan serupa bisa diterapkan lebih luas. Kementerian Perhubungan mendorong integrasi dan perluasan akses transportasi untuk memastikan mobilitas ASN dan warga umum tetap efisien dan terjangkau.
"Ya artinya kita akan coba untuk memperbaiki lagi angkutan umum yang ada. Tidak hanya di wilayah Jakarta saja, tapi sampai di wilayah Bodetabek," kata Suharto ditemui di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Menurut Suharto, angkutan umum di Jakarta sebenarnya sudah lengkap dan terintegrasi. Permasalahan yang masih terjadi saat ini justru layanan transportasi di daerah sekitar Jakarta. Pasalnya diketahui bahwa banyak masyarakat yang tinggal di area Bodetabek, tapi bekerja di Jakarta.
Penambahan moda transportasi umum itu, kata Suharto, juga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ketika kebijakan wajib naik transportasi umum itu berlaku.
"Saya kira ini kan perlu untuk kita tingkatkan terus karena kalau Jakarta semua moda sudah ada lah. Tapi untuk dari wilayah penyangga Jakarta ini perlu ada penambahan," ujarnya.
Diketahui, Pemprov Jakarta baru saja mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Setiap Hari Rabu.
Dalam Ingub itu dituliskan bahwa setiap ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi publik saat berangkat kerja, melaksanakan tugas dinas, hingga pulang ke rumah setiap Rabu.
Adapun jenis moda transportasi l umum massal itu meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuterline), Kereta Bandara (Raillink), Bus/Angkot reguler, dan Kapal dan angkutan antar jemput karyawan/pegawai.
Harus Ada Sanksi
Di sisi lain, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI tak naik angkutan umum saat berangkat dan pulang kerja setiap Rabu harus kena sanksi.
"Harus ada sanksi tapi proporsional," kata Rio saat dimintai tanggapan terkait Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 sebagaimana dilansir Antara, Rabu (30/4/2025).
Menurut dia, kebijakan tersebut juga bisa menjadi strategi dalam pengurangan ketergantungan menggunakan transportasi pribadi ketika berangkat kerja.
Untuk itu, Rio mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, seperti parkir transit (park-and-ride) dan digitalisasi tiket terintegrasi.
Selain itu lanjut Rio, bagi ASN DKI Jakarta yang patuh menggunakan transportasi umum juga bisa diberikan insentif hal ini supaya menjadi pemacu mereka untuk beralih ke kendaraan publik.
"Jangan hanya memaksa, berikan juga insentif bagi ASN yang patuh, seperti subsidi tunjangan transportasi atau poin kinerja," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi B sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang berupaya mengurangi kemacetan dan emisi.
Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas transportasi umum, seperti penambahan armada Transjakarta, perbaikan halte, dan integrasi dengan MRT/LRT.
"Supaya ASN tidak merasa dipaksa tanpa solusi yang memadai," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai 30 April 2025 mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap Rabu.
Tujuan dari adanya instruksi gubernur itu untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.
Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.
Berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu/Light Rapid Transit (LRT) Jakarta dan LRT Jabodebek.
Selain itu KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.
Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.
TERPOPULER