Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi mengadakan sosialisasi Perpres No 16 Tahun 2025 tentang system sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Perpres ini merupakan perubahan dari PERPRES Nomor 44 Tahun 2020.
Sosialisasi ini dihadiri oleh multistekholders pelaku sawit seluruh Indonesia mulai dari pemerintah, asosiasi perusahan sawit, asosiasi petani dan mitra Pembangunan.
Pada kesemapatan ini, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin mengatakan, mendukung langkah pemerintah untuk percepatan sertifikasi ISPO bagi petani sawit melalui peraturan terbaru ini.
ISPO menurutnya bisa menjadi instrument utama untuk perbaikan tatakelala sawit Indonesia dari hulu ke hilir, ISPO juga bisa menjadi alat negosiasi yang kuat bagi Indonesia di pasar -pasar sawit guna memenuhu keberlanjutan sawit Indonesia sesuai dengan tuntutan konsumen di seluruh dunia.
"Kita dukung sertifikasi ISPO seratus persen dengan langkah nyata di lapangan melalui pendampingan langsung kepada petani sawit dan mempersiapakan mereka untuk sertifikasi ISPO," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/5/2025).
Agar sertifikasi ISPO ini cepat kepada petani, pihaknya minta pemerintah khususnya Presiden Prabowo untuk mempermudah akses dana bagi petani untuk sertifikasi ISPO sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2025 yang telah dikeluarkan pada bulan April lalu.
Di mana dalam pasal 16 menyebutkan biaya sertifikasi ISPO bagi petani sawit salah satunya bersumber dari BPDPKS, untuk pendataan petani penerbitan STDB, pengutaan koperasi petani, pelatihan-pelatihan untuk sesuai dengan prinsip ISPO sendiri dan biaya sertifikasi ISPO.
"Kami mengharapkan pendanaan ISPO, seratus persen didanai dari BPDPKS untuk itu mekanisme untuk akses dana ini harus segera di buka dan di permudah, dana yang ada di BPDPKS sejatinya kan itu dana dari petani jadi sudah selayaknya dana ini untuk mendukung petani sawit dengan akses yang mudah," ujarnya.
Dia mengatakan, selama ini dana BPDPKS terkesan sangat sulit di akses oleh petani sawit, padahal dana ini dipungut dari hasil potongan harga Tandan Buah Sawit (TBS) petani.
Baca Juga: Bentrok Suku Anak Dalam dan Sekuriti Perusahaan Sawit di Tebo, Satu Orang Tewas
Dia mengungkapkan, pungutannya tidak main-main setiap tahun berkisar sekitar 20-50 trilin rupiah.
"Kami tidak ingin dana ini hanya di gunakan untuk kepentingan program biodiesel yang hanya menguntungkan perusahan-peruhaan besar bermain di industry biodiesel ini. Kami sadari program biodiesel juga penting dna juga kita dukung," katanya.
Dia bilang, tanpa akses pendanaan yang mudah dari BPDPKS maka sertifikasi ISPO ini akan mandek tidak akan berjalan.
Sabarudin mengingatkan bahwa sawit sangat penting bagi petani. Membuka lapangan kerja sekitar 3,6 juta secara langsung yang bekerja di kebun petani sawitnya di desa-desa. Selain itu negara juga diuntungkan sebagai sumber devisa sekitar Rp 300 triun setiap tahunnya.
Dengan sertifikasi ISPO, akan meningkatkan produktifitas petani sawit. Ini tentu akan berkontribusi positif untuk produksi minyak sawit Indonesia.
"Melalui perbaikan sistem manajemen di petani sawit, misalnya penerapan budidaya sawit sesuai dengan GAP/BMP, pengelolan lingkungan di perkebunan sawit dengan baik, hasilnya akan ada peningkatan produktifitas bagi petani dan kesejahteraan bagi petani," tambahnya.
Digitalisasi Industri Sawit
Di sisi lain, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki komitmen kuat untuk mendukung mekanisasi dan digitalisasi di industri sawit Indonesia guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.
Kepala Divisi Perusahaan BPDP Achmad Maulizal Sutawijaya menjelaskan dukungan BPDP dilakukan melalui beberapa cara seperti mendukung penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri sawit (pengembangan teknologi).
Kemudian, lanjut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/5), membantu meningkatkan penggunaan mesin dan peralatan modern untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil panen (mekanisasi).
Serta mendukung penerapan teknologi digital, seperti sistem informasi manajemen dan aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perkebunan sawit (digitalisasi).
"BPDP berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri sawit Indonesia melalui mekanisasi dan digitalisasi," ujar Mauli dalam kegiatan Hai Sawit Simposium (HASI) 2025 sebagaimana dilansir Antara.
BPDP saat ini juga memiliki Program Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang merupakan penyediaan sarana dan prasarana bagi pekebun kelapa sawit guna meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.
Pada tahun 2024 BPDP sudah menyalurkan sebanyak Rp126,23 miliar untuk realisasi Program Sarana dan Prasarana bagi petani sawit Indonesia.
Program Sarpras yang telah disusun oleh BPDP diharapkan dapat memenuhi target output dan outcome untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat, peningkatan kesejahteraan petani, nilai tambah, mutu hasil, serta tercapainya target sertifikasi ISPO.
Ada sembilan jenis bantuan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh pekebun sawit meliputi benih, pupuk, pestisida, alat pascapanen, dan unit pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar, hingga verifikasi teknis (ISPO).
Sementara itu Chief Estate Operations PT Rea Kaltim Plantations, Ravichandar M Ramiah mengatakan desain mekanisasi bukan hanya soal alat, tetapi juga soal efisiensi, kemudahan akses, dan kelayakan implementasi jangka panjang.
Terkait replanting, ia menegaskan bahwa perencanaan harus dimulai sejak awal dengan melakukan pendekatan berbasis data dan analisis teknis yang matang.
“Tanpa dukungan SDM terlatih dan rencana yang matang maka mekanisasi dan teknologi tak akan efektif,” kata Ravichandar.
Kegiatan simposium yang bertema "Penerapan Mekanisasi, Digitalisasi, dan Teknologi Industri Sawit" diikuti peserta asal Indonesia dan Malaysia baik para profesional di industri kelapa sawit, akademisi, dan para pemangku kepentingan yang memiliki komitmen untuk mengembangkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
HASI 2025 juga diramaikan oleh lebih dari 30 peserta pameran mulai dari ASD Bakrie Oil Palm Seed Indonesia, PT Tunggal Yunus Estate (Asian Agri), hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
