REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) hingga Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah adanya sejumlah pengurus wilayah disebut sudah menyatakan sikap untuk memilih Ketua Umum baru dalam Muktamar PPP 2025 mendatang.
Sikap itu ditegaskan disampaikan oleh Ketua DPP PPP, Tengku Amri, Ketua DPW PPP Jakarta, Syaiful R. Dasuki, Ketua DPW PPP NTT, Zaenudin Lonek dan Ketua DPW PPP Sumatera Utara, Jafaruddin Harahap dalam konferensi pers di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
"Menyatakan bahwa informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung calon Ketua Umum PPP dari luar partai adalah tidak benar," kata Saiful membacakan sikap.
Ia mengatakan, soal adanya sejumlah DPW disebut menghendaki ketua umum baru, hanya penyesatan informasi dilakukan oleh oknum PPP yang ingin membuat gaduh partai mengatasnamakan pengurus PPP di daerah-daerah untuk kepentingan pribadinya.
Menurutnya, kekinia sejumlah DPW hingga DPP mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13 15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP.
"Menolak upaya segelintir petualang politik yang dimotori oleh Arwani Thomafi, yang terus berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inskonstitusional dan tidak bermartabat," katanya.
Di sisi lain, kata dia, PPP terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen bangsa yang ingin ikut berkhidmat dan menjadi energi baru bagi kebangkitan PPP tetapi tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi partai.
"Meminta dengan tegas agar para oknum-oknum "keblinger" untuk menghentikan petualangannya di PPP menjelang Muktamar, karena PPP butuh kerja keras dan soliditas dalam mengembalikan kejayaannya di Pemilu 2029," ujarnya.
"Mengajak Pengurus dan Kader-kader PPP khususnya di daerah-daerah untuk terus menjaga ghirah perjuangan sesuai khidmat dan prinsip perjuangan PPP dan kita sambut Muktamar X PPP dengan riang gembira, penuh silaturrahim dan kesejukan," sambungnya.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP akan menggelar Muktamar dalam waktu dekat. Seluruh pengurus PPP menghendaki adanya ketua umum baru di Muktamar nanti.
"Jika benar ada 20 DPW PPP ingin Ketum baru diMuktamar 2025, menurut saya jangankan 20 DPW PPP, semua DPW PPP, DPC PPP dan DPP PPP pasti menghendaki Ketum baru di Muktamar," kata Juru Bicara PPP, Usman M Tokan kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Ia mengatakan, alasan semua menghendaki ketua umum baru sebab PPP kini hanya dipimpin oleh Plt Ketua Umum bukan dari hasil Muktamar.
"Jadi kita semua sebagai pengurus dan kader PPP pasti berkeinginan untuk sesegera mungkin melaksanakan muktamar untuk memilih ketua umum baru agar kita memiliki waktu cukup untuk melakukan konsolidasi menyeluruh agar PPP berjaya kembali di Pemilu 2029 yang akan datang," ujarnya.
Adapun, Usman menyampaikan, jika pelaksanaan Muktamar PPP baru akan digelar usai momen Idil Adha yakni pada Agustus atau September.
"Setelah Rapat Pengurus Harian DPP PPP terakhir di kantor DPP telah memutuskan untuk pelaksanaan Muktamar PPP setelah menghadapi hari raya Idul Adha dan Pilkada Ulang dibeberapa daerah, sehingga diputuskan antara Agustus - September, ini masih tentatif," katanya.
"Tidak ada niatan menunda nunda Muktamar dan semua pihak dapat memahaminya. Mengingat Jadual Muktamar masih beberapa bulan lagi tentunya banyak hal bisa terjadi dan waktu cukup untuk para kandidat baik internal maupun eksternal berinteraksi dengan para pemilih atau pemilik suara di Muktamar," sambungnya.
TERPOPULER
