REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja meluncurkan kembali aplikasi JAKI dengan sejumlah fitur baru, salah satunya tombol darurat atau panic button.
Menyikapi hal ini, DPRD DKI mengingatkan Pemprov DKI agar lebih sigap dan serius dalam menanggapi laporan dari warga, terutama yang menyangkut keselamatan jiwa.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengapresiasi peluncuran ulang aplikasi ini. Namun, ia menekankan agar kesiapan sistem dan personel jangan sampai tertinggal.
“Kalau sudah ada fitur panic button, berarti Pemprov harus siaga. Jangan sampai warga sudah pencet, bantuan datang sejam kemudian. Itu kan bisa fatal,” ujar Ima kepada wartawan, Senin (3/6/2025).
Ima menyebut Pemprov menjanjikan tindak lanjut 3 menit setelah panic button disampaikan. Politisi PDI Perjuangan ini meminta janji itu ditepati.
"Waktu tiga menit itu bukan main-main. Harus ada sistem monitor khusus. Jangan sampai ini cuma gimmick promosi,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD lainnya, Rany Mauliani, juga menekankan pentingnya pengawasan pasca peluncuran.
Menurutnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan jika fitur-fitur tersebut tak berjalan sesuai harapan.
"Jangan sampai janji jadi jebakan. Panic button ini kan seperti 911 versi kita, orang berharap ditolong. Kalau gagal, dampaknya besar,” ujarnya.
Rany menyoroti fitur lain seperti JakCare yang sebelumnya berhasil mencegah upaya bunuh diri karena ada akses cepat warga untuk berbicara.
“Artinya, JAKI ini bisa jadi tempat semua kebutuhan warga. Asal kontrolnya dijaga, aplikasinya bisa jadi one stop solution,” tuturnya.
Soal fitur kantong parkir, ia berharap bisa membantu mengurangi kemacetan dengam mendorong masyrakat beralih ke angkutan umum.
"Tujuan akhirnya kan agar kendaraan dari luar tidak semua masuk Jakarta. Tapi itu juga harus diimbangi dengan transportasi umum yang mumpuni,” ucapnya.
Rany menambahkan bahwa sebagian warga sudah mulai nyaman menggunakan transportasi umum.
“Tapi memang masih ada kendala konektivitas. Kalau Pemprov bisa benahi itu, saya yakin lebih banyak yang beralih,” katanya.
Terkait penambahan 100 titik CCTV, DPRD berharap keamanan warga bisa semakin terjamin. Ima menyebut, kawasan rawan kejahatan seperti curanmor dan asusila harus jadi prioritas utama dalam pemasangan.
“Kalau semua wilayah bisa tercover, warga yang pulang malam pun bisa lebih merasa aman,” pungkas Ima.
JAKI Reborn
Sebelumna Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi meluncurkan kembali aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yang sebelumnya dikembangkan di era Anies Baswedan.
Perangkat lunak ini kini diperbarui dengan dengan sejumlah tambahan fitur.
Menurut Pramono, aplikasi yang sudah ada sejak 2019 itu kini diperkuat dengan 11 fitur baru. Pembaruan ini diklaim untuk menjawab kebutuhan warga Jakarta dalam pelaporan, pelayanan, hingga keselamatan sehari-hari.
“JAKI juga memiliki notifikasi Siaga BPBD agar warga mendapatkan informasi banjir dan cuaca ekstrem langsung di ponsel. Ada pula tombol Darurat Ambulans dan Panggilan 112 sebagai kanal pertolongan, serta fitur JakCare untuk konsultasi gratis dengan psikolog klinis. Jadi, warga Jakarta tidak hanya sehat fisik, tetapi juga mental,” ujar Pramono dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).
Beberapa fitur baru lainnya yang dikenalkan antara lain layanan Kapal Jenazah, Rumah Singgah untuk warga Kepulauan Seribu, serta akses ke JKN Mobile, antrean fasilitas kesehatan, hingga pemantauan ketersediaan kamar rumah sakit dan peta lokasi parkir.
“Pelaporan melalui JAKI kini lebih cepat ditangani. Saya bisa memantau dan melihat langsung progres laporan, terutama yang perlu perhatian khusus,” kata Pramono.
Pramono juga mengajak warga Jakarta untuk aktif memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai kanal pelaporan langsung kepada pemerintah daerah.
“Dengan adanya fitur-fitur baru, kami berharap warga segera melaporkan jika menemukan sesuatu yang perlu ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Selain pembaruan aplikasi, Pemprov DKI Jakarta turut meluncurkan sistem keamanan baru berbasis CCTV.
TERPOPULER