Infografis
Suara.com - Southeast Asia Anti-Corruption Syndicate (SEA Action) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus berkomitmen dan konsisten dalam menuntaskan kasus korupsi pada pengadaan E-KTP.
Terlebih, buronan kasus korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos yang ditangkap di Singapura oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) terus melakukan perlawanan hukum.
“KPK sudah berupaya untuk melakukan pemeriksaan Paulus Tannos pada akhir Mei 2025, tetapi Tannos meminta adanya pemeriksaan secara informal sehingga KPK menolak,” kata Ketua SEA Action M Praswad Nugraha dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025)
“Kami melihat langkah tersebut sudah tepat karena kasus ini harus diselesaikan secara akuntabel,” tambah dia.
Lebih lanjut, Praswad juga merespons upaya Paulus Tannos yang mengajukan penangguhan penahanan. Dia meyakini lembaga yudikatif dan penegak hukum Singapura memiliki komitmen serius untuk menolak permintaan Tannos dan mendukung ekstradisi yang diajukan pemerintah Indonesia.
“Kasus ini akan menjadi pembuktian dan komitmen ekstradisi, terlebih dengan mempertimbangkan Singapura sebagai negara dengan indeks CPI yang tinggi,” ujar Praswad.
“Kejahatan yang dilakukan oleh Paulus Tannos adalah korupsi dengan spesifikasi pemberian fee (bribery) yang diakui sebagai kejahatan universal korupsi dalam konteks global,” lanjut dia.
Ajukan Penangguhan Penahanan
Kementerian Hukum mengungkapkan buronan kasus korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan ke pengadilan Singapura.
Baca Juga: KPK Tegaskan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Dikabulkan Pengadilan Singapura
Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menjelaskan bahwa Paulus Tannos keberatan untuk kembali ke Indonesia secara suka rela.
“Proses hukum di Singapura masih berjalan dan posisi PT (Paulus Tannos) saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela," kata Widodo kepada wartawan, Senin (2/6/2025).
Untuk itu, lanjut Widodo, Paulus Tannos mengajukan penangguhan penahanan. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura berupaya agar permohonan tersebut tidak dikabulkan pengadilan Singapura.
“Pihak AGC (Attorney-General's Chambers) Singapura, atas permintaan pemerintah Indonesia, terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut," ujar Widodo.
Dia menjelaskan, permohonan ekstradisi Paulus Tannos sudah disampaikan pemerintah Indonesia sejak 20 Februari 2025 lalu dan dokumen yang dibutuhkan juga sudah rampung dan diserahkan kepada otoritas Singapura pada 23 April 2025.
Pada kesempatan yang sama, Widodo juga menyampaikan Paulus Tannos akan menjalani sidang pendahuluan di Singapura pada akhir bulan ini. Widodo menjelaskan sidang tersebut dijadwalkan untuk digelar pada 23 hingga 25 Juni 2025.
