Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan ia lebih memilih menggandeng para ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membina remaja pelaku tawuran di Ibu Kota.
Menurut Rano Karno, untuk menyelesaikan masalah tawuran dan kenakalan remaja pendekatan kolaboratif dan kultural lebih efektif dibandingkan menggunakan solusi ala militer seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang beken dengan panggilan KDM.
Menurut Rano, persoalan tawuran tak bisa hanya ditangani secara represif, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih menyentuh akar permasalahan sosial.
“Tawuran di Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Pemprov DKI Jakarta bersama TNI, Polri, serta para ulama dan tokoh masyarakat harus bergandeng tangan menyelesaikan persoalan ini,” ujar Rano saat membuka Musyawarah Kerja Daerah II Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Rano menilai peran organisasi keagamaan seperti MUI sangat strategis dalam membangun karakter masyarakat yang berakhlak, religius, serta memiliki kecerdasan spiritual dan sosial.
“Jakarta saat ini tengah menjalani transformasi menuju kota global yang inklusif dan berdaya saing. Dalam proses tersebut, pembangunan fisik harus diimbangi dengan pembangunan karakter warga yang harmonis, toleran, dan berwawasan kebangsaan,” ujarnya.
Ia pun menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk terus memperkuat sinergi dengan MUI dalam merancang dan melaksanakan program-program pembinaan umat yang konkret dan berkelanjutan.
“Kami berharap musyawarah ini menjadi ruang silaturahmi, refleksi, sekaligus perumusan langkah-langkah strategis ke depan. Semoga dari forum ini lahir gagasan-gagasan segar yang memperkuat peran MUI dan memberikan kontribusi nyata bagi Jakarta,” pungkas Rano.
Usulan pembinaan pemuda bermasalah melalui barak militer sebelumnya dilontarkan Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Di Depan Pramono, KDM Butuh Rp8 T untuk Bebaskan Permukiman Pinggir Sungai: Demi Selamatkan Jakarta
Anggota Fraksi Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman, menyampaikan ide tersebut dalam pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
"Kerja sama dengan barak militer untuk pembinaan anak muda perlu dipertimbangkan tentu pasca pelatihan perlu didukung anggaran agar mereka bisa melakukan kegiatan positif," ujar Ryan.
Ia menilai pendekatan militer lebih konkret dalam mengubah perilaku pemuda yang kerap terlibat aksi kekerasan ketimbang program pembinaan yang saat ini ada. Bahkan, Ryan menyebut anggaran untuk kegiatan seperti karang taruna dinilai terlalu kecil dan kurang berdampak.
Usulan serupa juga disampaikan Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli. Ia setuju jika Pramono menerapkan kebijakan mengirim anak ‘nakal’ ke barak militer sebagaimana yang diterapkan Dedi Mulyadi di Jawa Barat.
Menurut Taufik pelatihan semi-militer bisa menjadi sarana untuk menyalurkan energi berlebih para remaja yang kerap terlibat dalam aksi kekerasan.
“Misalnya ikut pelatihan militer, bukan militer penuh ya, tapi semi militer,” tuturnya.
