Ia menyoroti kasus-kasus yang mandek, seperti kasus judi online, dan berharap Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian khusus untuk penyelesaiannya.

Dalam konteks politik, Mahfud MD juga mempertanyakan lambatnya proses surat permintaan impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR. Ia menjelaskan bahwa secara politik, proses impeachment akan sulit berjalan karena "memerlukan dukungan mayoritas di DPR, yang saat ini dikuasai oleh koalisi pendukung pemerintah."
Terakhir, Mahfud MD menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal, yang dinilainya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang perubahan sistem Pilkada.
Ia menekankan pentingnya penyusunan undang-undang baru untuk mengatur masa transisi dan mencegah kekosongan hukum, serta mengkritik MK yang dinilai tidak konsisten dalam putusan-putusannya terkait pemilu.
Pernyataan Mahfud MD ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan dinamika penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan dugaan intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.