Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi pusat perhatian usai pernyataannya dalam sebuah diskusi bersama Akbar Faizal, yang diunggah ke kanal YouTube.
Dalam wawancara tersebut, Rocky secara gamblang mengungkapkan alasan mengapa kritiknya selama ini tampak lebih tajam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan dengan Prabowo Subianto.
Menurut Rocky, persepsi publik yang menilai dirinya lebih lunak terhadap Prabowo bukanlah karena ia berpihak, tetapi semata-mata karena tidak adanya alasan yang cukup kuat untuk melancarkan kritik terhadap Prabowo sebagaimana yang ia lakukan terhadap Jokowi.
"Saya tidak pernah berupaya untuk menentukan sikap sebetulnya terhadap orang yang melihat bahwa, kok, pada Jokowi Rocky Gerung keras banget tuh. Pada Prabowo, kok kayak diedit kan bilang 'oke, kalau saya samakan misalnya boleh aja'," ungkap Rocky.
Rocky menegaskan bahwa dirinya siap dan bersedia mengkritik Prabowo jika memang ada persoalan serius yang bisa dijadikan bahan kritik. Ia pun menyebutkan sejumlah kemungkinan yang bisa menjadi dasar kritik, seandainya terbukti benar.
"Saya akan kritik Prabowo karena ternyata ijazah Prabowo palsu. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata 11 triliun itu tidak ada di kantong Prabowo. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata desain awal IKN itu adalah Prabowo. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata SMK itu adalah Prabowo. Kan itu enggak he," tuturnya.
Rocky juga menegaskan bahwa kritiknya terhadap Jokowi dilandasi oleh kebijakan-kebijakan yang menurutnya menyimpang atau tidak berpihak pada rakyat.
Salah satu contoh yang ia sebut adalah proyek infrastruktur yang menurutnya hanya berorientasi pada citra, bukan pada kebutuhan mendasar rakyat.
"Nah, Prabowo enggak bikin itu. Bagaimana saya kritik, coba?" ujar Rocky, merujuk pada proyek-proyek era Jokowi yang menurutnya problematik.
Baca Juga: Projo Ngaku Nama Abraham Samad Ikut Disebut-sebut dalam perkara Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Ia kemudian mempertanyakan logika publik yang menuntut kritik yang setara antara Jokowi dan Prabowo tanpa mempertimbangkan substansi kebijakan masing-masing tokoh.
"Perbandingan publik juga menuntut, 'lu kasih kritik dong, sama seperti pada Jokowi dong.' Lah, apa yang mau dikritik?" katanya retoris.
Rocky juga menyinggung janji pertumbuhan ekonomi 8 persen yang sebelumnya dilontarkan oleh kubu Prabowo. Menurutnya, Prabowo justru telah memberikan penjelasan bahwa angka tersebut bukan hal mutlak.
"Ekonomi belum tentu tercapai 8 persen. Tetapi Prabowo sendiri bilang, 'perseneleng bahwa enggak perlu 8 persen. Yang penting kesejahteraan publik dijamin,' tuh," ujar Rocky, mengutip pernyataan Prabowo.
Dalam pandangannya, kritik harus dilandasi oleh kejujuran intelektual dan relevansi kebijakan terhadap kepentingan publik. Ia menolak anggapan bahwa dirinya tidak adil karena tidak mengkritik Prabowo dengan keras seperti terhadap Jokowi.
"Buat saya, bukan saya pro, tetapi tidak ada alasan saya untuk mengkritik sekarang itu. Lalu orang anggap enggak fair, dong. Ya, itu justru fairness-nya di situ kan," tegasnya.
Rocky kemudian memberikan contoh proyek-proyek yang menurutnya "menghina rakyat", dan menyebut bahwa proyek-proyek tersebut datang dari era Jokowi, bukan Prabowo.
"Kita mengkritik kebijakan yang betul-betul, di dalam pikiran saya, menghina rakyat. Koperasi tidak menghina rakyat, makan siang tidak menghina rakyat. Tapi Esemka menghina rakyat. Jalan tol dan kereta cepat itu menghina rakyat. Itu proyeknya Jokowi. Jadi saya fair di situ," tutup Rocky.
