Infografis
Suara.com - Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto melobi Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor produk Indonesia secara drastis menuai pujian dari kabinet.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pencapaian ini sebagai bukti kapasitas negosiasi Prabowo yang luar biasa, setelah tarif berhasil ditekan dari 32% menjadi 19%.
Menurut Bahlil, keberhasilan menekan tarif impor AS merupakan buah dari kemampuan diplomasi dan negosiasi tingkat tinggi yang dimiliki oleh Presiden Prabowo.
Pujian ini disampaikan langsung menyusul kesepakatan dagang baru antara Indonesia dan AS.
"Ini merupakan sebuah kemampuan negosiasi di atas rata-rata yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Penurunan tarif menjadi 19% ini disebut-sebut sebagai yang terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya, menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kompetitif di pasar Amerika.
Prabowo Akui Trump
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa proses perundingan dengan mantan Presiden AS Donald Trump bukanlah perkara mudah.
Ia menggambarkan Trump sebagai lawan bicara yang tangguh dalam negosiasi.
Baca Juga: Pastikan Ekspor Tembaga ke AS Hasil Hilirisasi, Bahlil: Sesuai Aturan Negara Kita
“Saya tetap nego. Saya katakan, beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” ujar Prabowo saat ditemui di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Prabowo menambahkan, hubungan dagang antarnegara bersifat dinamis dan harus terus dibangun melalui komunikasi yang intens.
“Ya, kita terus akan, namanya hubungan dagang, terus-menerus kita negosiasi,” tegasnya.
Sebelumnya Presiden Trump mengumumkan melalui platform Truth Social pada Selasa, (15/7/2025) telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia terkait penghapusan tarif oleh Indonesia terhadap ekspor dari AS alias 100%.
Sebaliknya, AS akan menurunkan tarif impor dari Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%.
Trump juga mengklaim bahwa kesepakatan ini telah 'diselesaikan.'
Namun, hingga Selasa sore, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan atau pengumuman resmi terkait kesepakatan tersebut.
