Suara.com - Sebuah usulan terduga datang dari Partai NasDem yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Apa tujuannya? yakni agar gedung-gedung triliunan rupiah di sana tidak mangkrak dan menjadi 'rumah hantu'.
Menariknya, usulan ini disambut baik oleh politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang tak lupa menyisipkan sindiran pedas untuk Jokowi.
Usulan ini pertama kali dilontarkan oleh Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa. Menurutnya, menempatkan Gibran di IKN adalah cara paling efektif untuk memastikan adanya aktivitas di ibu kota baru dan mencegah biaya pemeliharaan yang membengkak sia-sia.
"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," kata Saan Mustopa dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (18/7/2025).
NasDem juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN agar pemindahan Gibran dan beberapa kementerian prioritas bisa segera terealisasi.
Usulan dari partai koalisi pemerintah ini mendapat lampu hijau dari politisi PDIP, Guntur Romli. Ia menilai ide tersebut sangat menarik dan mendesak untuk direalisasikan.
"Usulan yang bagus, akan menarik kalau direalisasikan," ujar Guntur kepada wartawan, Minggu (20/7/2025).
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN, karena semua pemerintahan masih di Jakarta, Presiden saja yang di Jakarta," sambungnya.
Namun, Guntur Romli tak melewatkan kesempatan ini untuk menyentil pemerintahan sebelumnya. Ia mengungkit janji-janji Jokowi yang menurutnya diingkari, terutama soal pembiayaan IKN dan kereta cepat yang awalnya disebut tidak akan menggunakan APBN.
Baca Juga: Gara-gara Satu Surat Belum Terbit, Proyek IKN Terancam Mangkrak?
"Salah satu janji Jokowi yang diingkari sejak awal, katanya bangun IKN tidak pakai APBN, katanya bangun kereta cepat Jakarta Bandung tidak pakai APBN, ternyata semuanya dilanggar oleh Jokowi sendiri," tutur Guntur.
