Suara.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom lembong dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto dinilai sangat tepat.
Kepala negara dianggap tidak lagi ingin menjadi bemper untuk Joko Widodo.
Analisis itu disampaikan pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan.
Menurutnya, Prabowo jeli membaca situasi dan menangkap dengan baik opini masyarakat yang menganggap adanya ketidakadilan hukum yang menjerat Tom Lembong dan Hasto.
"Pesan politiknya saya kira jelas, Prabowo tidak ingin menjadi bemper Jokowi atas perkara masa lalu yang membelit Tom Lembong dan Hasto," kata Yusak kepada Suara.com, Jumat (1/8/2025).
Yusak berpandangan bila Prabowo bersikap diam terhadap kasus Tom Lembong dan Hasto, justru akan membuat marah dari kedua belah pihak, baik pendukung Anies Baswedan maupun PDIP.
Tentu kemarahan tersebut akan memicu terjadinya instabilitas politik yang merugikan Prabowo.
"Jadi abolisi dan amnesti boleh dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab moral Presiden Prabowo yang konstitusional atas praktik penyelewengan hukum atau digunakannya hukum sebagai alat sandera politik," kata Yusak.
Yusak mengatakan, Prabowo sedang berupaya memulihkan marwah penegakan hukum di Indonesia yang kerap dijadikan sebagai alat tawar menawar politik.
Baca Juga: Prabowo Jadi Pahlawan Hasto? PDIP Ungkap Fakta Sebenarnya di Balik Amnesti
"Pemberian amnesti kepada Hasto mempertegas bahwa kasus yang membelit Hasto tersebut merupakan kasus politis," kata Yusak.
"Begitu juga dengan kasus Tom Lembong. Dengan diberikannya abolisi, nama Tom Lembong menjadi bersih kembali. Pendukung Anies tidak akan marah lagi ke Prabowo bahkan bisa total mendukung Prabowo," sambung Yusak.
Tentu ada insentif politik yang didapat Prabowo atas pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto.
Insentif politik itu berupa stabilitas politik yang cenderung terjaga dan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo menjadi semakin bertambah.
Permudah PDIP Masuk
Secara tidak langsung, menurut Yusak pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto, merupakan itikad baik Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi nasional besar-besaran pasca pemilu.
Ia menilai rekonsiliasi nasional menjadi sangat penting bagi Prabowo.

"Dengan diberikannya abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, Prabowo bisa dikatakan sebagai Bapak Pemersatu Bangsa. Dampaknya saya kira jelas. Hubungan Prabowo-PDIP bisa semakin mesra dan akan mempermudah masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo,"kata Yusak.
Tunggu Respons Jokowi
Tetapi di sisi lain, kemarahan pendukung Anies dan PDIP atas kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto akan tetap mengarah kepada Jokowi.
"Kemarahan PDIP dan pendukung Anies atas kasus politis Tom Lembong dan Hasto tetap mengarah pada Jokowi," kata Yusak.
Yusak memperkirakan akan ada respons yang diberikan oleh Jokowi atas langkah pemerintah dan DPR menyetujui abolisi dan amnesti tersebut.
"Tentu ada reaksi dari Jokowi atas pemberian abolisi dan amnesti tersebut. Tapi Jokowi saya kira tidak akan gegabah karena semakin bereaksi maka aroma politis atas kasus Lembong dan Hasto justru semakin mengental," kata Yusak.