REGIONAL:
Semarang, Jawa Tengah
Tukimah, salah satu warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dikejutkan tagihan PBB-nya yang naik hingga 441 persen.
Pihak kerabat pun bolak-balik ke Pemkab Semarang untuk mempertanyakan hal itu dan meminta keterangan.
Keponakan Tukimah, Andri Setiawan mengatakan, "Kenaikannya 441 persen, sampai lima kali lipat. Awalnya kami kira salah ketik".
"Terus saya nggak diam saja, saya ngajukan keringanan. Pertama saya mengajukan itu kan antrenya lama, nggak dipanggil-panggil. Sampai antreannya habis saya baru maju, baru dilayani," sambungnya.
Dia mengaku bolak-balik kantor pajak sampai tiga kali. Terakhir, ia diminta menunggu keputusan hingga September. Andri mengaku kecewa dan keberatan karena menurutnya tidak ada sosialisasi sebelum adanya kenaikan tarif tersebut.
Selain itu, Andri juga mempertanyakan dasar kenaikan nilai PBB yang didasarkan pada kedekatan rumah budenya dengan jalan raya Ambarawa-Bandungan dan di belakang rumah budenya ada perumahan.
"Dianggapnya yang bikin naik karena rumah dekat jalan utama. Kalau itu sudah dari dulu kala di situ, terus kalau alasannya di belakang sudah dibangun perumahan, itu sudah 10 tahun perumahannya," tutupnya.
Jombang, Jawa Timur
Salah satu warga Jombang bernama Heri Dwi Cahyono, mengaku terkejut ketika PBB tanah miliknya pada 2024 tiba-tiba naik 1.202 persen atau 12 kali lipat dibandingkan yang sudah dia bayarkan pada 2023.
Atas kenaikan pajak yang jumlahnya cukup fantastis tersebut, Heri pun berniat untuk mengajukan keberatan kepada Bapenda Jombang.
Heri berharap PBB P2 yang harus dia bayarkan sebagai seorang wajib pajak yang patuh bisa kembali seperti semula.
Selain itu, warga Jombang lain, Joko Fattah Rochim melakukan protes secara langsung.
Dia mendatangi kantor Bapenda Jombang untuk membayar PBB P2 dengan uang koin pecahan Rp200, Rp500, dan Rp1.000 dalam segalon air mineral yang dia bawa.
Tindakan itu dia lakukan sebagai bentuk protes atas naiknya PBB P2 rumahnya mencapai 370 persen.
Fattah memprotes kenaikan PBB P2 rumahnya dengan mendatangi kantor Bapenda Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim nomor 141 pada Senin (11/8). Dia tumpahkan ribuan keping uang koin itu di kursi loket pembayaran PBB P2.
"Uang koin itu bentuk protes saya karena saya tidak punya uang, ini celengan anak saya sejak SMP, sekarang dia (kuliah) sudah semester 2," kata Fattah.
"Minta saya, bupati (Jombang) harus tegas, kenaikan PBB P2 tahun 2024 yang sangat merugikan masyarakat Jombang harus dibenahi," sambungnya.
Bone, Sulawesi Selatan
Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, protes terhadap kenaikan PBB P2 hingga 300% berakhir ricuh.
Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terlibat bentrok dengan aparat di depan kantor DPRD Bone.
Kericuhan ini dilandasi rasa kekecewaan karena aspirasi massa dianggap tidak ditanggapi, sehingga mereka mencoba masuk ke gedung dewan.
Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinong, mengaku terkejut dengan adanya kebijakan tersebut, yang menurutnya masih dalam tahap pembahasan.
Ia menegaskan bahwa kenaikan ini tidak memenuhi asas legalitas penetapan dan berkomitmen mengawal pembatalannya.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapat janji akan ada peninjauan ulang, namun mereka siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi.
Kontributor : Anistya Yustika
TERPOPULER
