Polisi Tembakkan Gas Air Mata! Aksi 25 Agustus Tuntut Prabowo-Gibran Turun, Kabinet Dibubarkan

Suara.com - Polisi mulai menembakkan gas air mata ke arah massa aksi bubarkan DPR, Senin (25/8/2025) sore.

Pantauan Suara.com, seketika udara di sekitar Senayan Park, Jakarta Pusat, berubah menjadi pedih dan menyesakkan.

Polisi melepaskan rentetan tembakan gas air mata ke arah massa aksi, yang menolak membubarkan diri, mengubah kawasan parlemen menjadi lautan asap putih pekat.

Tindakan represif ini diambil sebagai respons langsung atas eskalasi perlawanan massa.

Para petugas di lapangan mengklaim, mereka terpaksa menembakkan gas air mata setelah menjadi sasaran lemparan batu dan bambu dari barisan demonstran yang bertahan.

Asap tebal dengan cepat menyelimuti jalanan, memaksa siapa pun yang berada di lokasi merasakan perih yang membakar mata dan hidung.

Situasi menjadi semakin kacau karena massa tidak terkonsentrasi di satu titik, melainkan tersebar di beberapa lokasi, membuat penanganan menjadi lebih sulit.

Namun, alih-alih mundur, para peserta aksi justru memberikan perlawanan yang tak terduga.

Letusan gas air mata dari arah aparat dibalas dengan rentetan suara ledakan petasan dan kembang api yang diarahkan oleh massa.

Pemandangan ini mengubah demonstrasi menjadi layaknya pertempuran jalanan.

Di tengah kepanikan, terlihat beberapa jurnalis yang meliput di garis depan terpaksa mengoleskan pasta gigi atau odol di bawah mata mereka—sebuah metode darurat untuk mencoba meredam efek pedih dari gas air mata.

Di Balik Asap, Tuntutan Radikal Terungkap

Di tengah kekacauan fisik tersebut, terungkap agenda dan tuntutan politik yang menjadi bahan bakar utama aksi kali ini.

Berdasarkan unggahan dari akun Instagram pergerakan mahasiswa, @gejayanmemanggil, tuntutan massa tidak lagi sebatas kritik kebijakan, melainkan mengarah pada delegitimasi institusi negara.

Secara mengejutkan, daftar tuntutan tersebut menyerukan pelengseran pemerintahan yang baru terbentuk. Berikut adalah poin-poin tuntutan massa yang beredar luas:

1. Turunkan Prabowo-Gibran;
2. Bubarkan Kabinet Merah-Putih;
3. Bubarkan DPR RI;
4. Gagalkan Proyek Penulisan Sejarah Indonesia;
5. Seret, tangkap, dan adili Fadli Zon karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 1998;
6. Tolak RKUHP;
7. Menuntut Transparansi Gaji Anggota DPR sebab Berasal dari Uang Rakyat;
8. Batalkan Kebijakan Tunjangan Rumah Anggota DPR;
9. Gagalkan Rencana Kenaikan Gaji Anggota DPR.

Daftar tuntutan ini menunjukkan bahwa eskalasi aksi di jalanan sejalan dengan radikalisasi tuntutan politik.

Isu-isu populis seperti penolakan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan DPR digabungkan dengan seruan yang lebih fundamental, yaitu pembubaran lembaga eksekutif dan legislatif.

Kehadiran tuntutan untuk mengadili politisi senior atas isu sejarah kelam 1998 juga menandakan bahwa api lama dari gerakan reformasi kembali disulut dalam aksi kali ini.