Kerugian karena Macet Jakarta Capai Triliunan Rupiah, Rano Karno: Itu Realitanya

Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti persoalan klasik ibu kota yang tak kunjung selesai, yakni kemacetan.

Ia menyebut, dampak macet di Jakarta dan sekitarnya tidak hanya sebatas mengganggu mobilitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Mengutip studi Bappenas dan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) II pada 2019, Rano menyebut kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun.

Nilai ini setara dengan empat persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jabodetabek atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.

Hal tersebut ia sampaikan dalam apel gabungan tiga pilar yang melibatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan Polri di Silang Monas Sisi Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kalau kemacetan Jakarta kita sudah hafal. Kita tidak bisa nge-blame siapa yang salah segala macam, tapi itu realitanya Jakarta," kata Rano, Rabu (27/8/2025).

Rano menekankan, kolaborasi lintas pihak menjadi kunci pengendalian kemacetan, termasuk dengan pemanfaatan teknologi.

Saat ini, Pemprov DKI tengah mengembangkan sistem pengendalian lalu lintas berbasis kecerdasan buatan atau Intelligent Traffic Control System (ITCS).

Sistem tersebut sudah dipasang di 65 titik dari total 321 persimpangan di Jakarta.

"Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi," ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya lewat Mandala Quick Response.

Sistem ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time dengan dukungan Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan CCTV milik Dinas Perhubungan.

"Ke depan, sistem ini akan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya," ucap Rano.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Pemprov DKI juga berencana memperluas jangkauan layanan Transjabodetabek. Rano mengajak masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas sekaligus beralih menggunakan transportasi umum.

"Berusaha mengurangi, walaupun memang tidak mungkin selesai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Karena misalnya kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus kita buka jalurnya. Nah artinya inilah saatnya kita berkolaborasi," pungkasnya.