REGIONAL:
- Amnesty menuntut pengusutan tuntas kekerasan aparat terhadap demonstran di Papua
- Unjuk rasa terkait penolakan pemindahan persidangan aktivis Papua berujung luka dan kematian.
- Amnesty minta pendekatan dialog dan pembebasan aktivis politik Papua dari tuntutan hukum.
Suara.com - Amnesty Internasional Indonesia menuntut pengusutan tuntas kekerasan, yang dilakukan aparat di Papua terhadap masyarakat sipil yang menggelar aksi unjuk rasa.
Dilaporkan seorang warga mengalami luka diduga ditembak aparat pada aksi unjuk rasa di Sorong, Papua Barat Daya pada 27 Agustus 2025.
Sementara pada unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat yang berlangsung pada 28 Agustus menewaskan seorang warga.
"Kami mengutuk secara keras brutalitas aparat keamanan dalam aksi demonstrasi di Sorong dan Manokwari," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid lewat keteranganya kepada Suara.com, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, tidak ada seorangpun yang boleh kehilangan nyawa ataupun terluka hanya karena mengikuti demonstrasi ataupun ikut menyaksikan jalannya aksi penyampaian pendapat saat berada di sekitar aksi demonstrasi.
Dua peristiwa unjuk rasa di Sorong dan Manokwari saling berkaitan.
Kedua unjuk rasa itu berkaitan dengan penolakan warga terhadap pemindahan persidangan empat orang pengurus organisasi Negara Federal Republik Papua Barat Daya (NRFPB) – berinisial AGG, NM, MS, dan PR – dari Kota Sorong ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Aksi unjuk rasa awalnya digelar di Sorong, lalu berlanjut ke ke Kota Jayapura dan Manokwari.
Usman menegaskan bahwa kedua peristiwa itu harus diusut tuntas melalui investigasi yang bersifat independen dengan melibatkan tokoh-tokoh dan unsur masyarakat yang memiliki integritas dan keahlian.
"Komnas HAM juga harus segera melakukan penyelidikan pro justitia untuk menindaklanjuti kasus kematian warga sipil tersebut," ucap Usman.
Dia menambahkan, negara harus bekerja sama dengan Komnas HAM dalam memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kematian ini dapat dimintai pertanggungjawaban.
Usman menilai bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus berulang di tanah Papua akan berdampak buruk dalam upaya penyelesaian konflik di sana.
"Oleh karena itu kami meminta aparat kepolisian untuk menggunakan pendekatan pemolisian demokratis, persuasif dan dialog dengan pengunjuk rasa di Papua," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga harus mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan yang diambil polisi dalam menghadapi aksi damai di Papua.
Bagi Amnesty, tidak adanya evaluasi hanya akan memperburuk situasi HAM di Papua dan juga melanggengkan budaya impunitas yang telah mengakar di tubuh institusi keamanan.
"Dan yang lebih penting adalah negara juga harus segera membebaskan empat aktivis politik Papua dari segala tuntutan hukum," ungkap dia.
"Kriminalisasi atas mereka menunjukkan negara terus merepresi hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul Orang Asli Papua," pungkas Usman.
TERPOPULER