Rangkul Tokoh Publik, Puan Maharani Minta Maaf! DPR Janji Transformasi Usai Gelombang Protes

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh publik dari berbagai latar belakang profesi pada Rabu (4/9/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pertemuan ini disebut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung menyusul gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu.

Dialog yang berlangsung selama sekitar dua jam ini dihadiri oleh anggota Majelis Mujadalah Kiai Kampung, termasuk Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan dan menekankan pentingnya dialog semacam ini untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

"Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” kata Puan.

Puan juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan beberapa anggota DPR yang dinilai menyinggung perasaan publik.

“Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” jelasnya.

Menanggapi isu-isu yang sempat memicu kegaduhan, seperti kenaikan gaji dan tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR, Puan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji.

Ia juga memastikan bahwa tunjangan perumahan telah dihentikan per 31 Agustus dan pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang mendesak.

Lebih lanjut, Puan memaparkan bahwa DPR sedang menjalani proses transformasi kelembagaan secara menyeluruh, termasuk memperkuat transparansi melalui sistem digital.

“Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” ungkap Puan.

Sementara itu, Siti Zuhro mewakili Majelis Mujadalah Kiai Kampung menyampaikan hasil pertemuannya dengan Puan.

Ia menyoroti pembahasan mengenai penghentian tunjangan perumahan DPR dan harapan agar DPR menjadi lembaga yang tidak elitis, melainkan partisipatif, mau mendengarkan, dan membuka diri untuk komunikasi dua arah dengan masyarakat luas.

"Kami yang ada di Mujadalah Kiai Kampung, betul-betul menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di arae lokal itu sampai ke kampung, tidak hanya ke desa, tentang apa yang mereka rasakan, butuhkan,” papar Siti Zuhro.

Dengan dinamika yang terjadi belakangan, Majelis Mujadalah Kiai Kampung berharap, DPR dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan amanah, termasuk dalam memberikan pengawasan konstruktif kepada pemerintah.