Infografis
- Massa meminta pemerintah tak melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan program MBG.
- Mereka endesak agar MBG dihentikan di seluruh tanah air menyusul jatuhnya korban yang disebut mencapai hampir 11.000 anak.
- Massa meminta agar dilakukan audit independen terhadap seluruh pihak yang terkait MBG.
Suara.com - Sekelompok massa aksi yang terdiri dari organisasi wanita seperti Suara Ibu Indonesia, Seruni, Aliansi Ibu Indonesia, dan HERizon menggelar aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (15/10/2025).
Pantauan Suara.com di lokasi, aksi dilakukan dengan membentangkan spanduk besar bertukiskan "STOP MBG! Utamakan kualitas, keamanan dan martabat anak".
Lalu ada juga spanduk lain bertuliskan "STOP MBG! Kembalikan makanan bergizi kepada keluarga dan sekolah".
Kemudian, massa aksi juga membawa berbagai poster ukuran kecil yang berisikan seruan penolakan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Uniknya, dalam aksi ini para ibu itu juga membawa makanan ringan seperti pastel, risoles, bika ambon, dan lainnya.
Perwakilan massa aksi, Ririn Sefsani mengatakan, makanan yang dibawa ini merupakan pesan kepada pemerintah bahwa keluarga masih bisa menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak.
"Tentunya ini sebuah simbol, pesan dari kita kalau kita, keluarga bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan gizi anak," ujar Ririn saat ditemui Suara.com di lokasi.
Dalam aksi ini, Ririn menyebut ada tiga tuntutan yang disampaikan. Pertama, mendesak agar MBG dihentikan di seluruh tanah air menyusul jatuhnya korban yang disebut mencapai hampir 11.000 anak.
Pemerintah harusnya memastikan dalam seporsi MBG berisi makanan dengan menu lengkap berbasis riset dari para ahli dan kebutuhan anak sesuai dengan arahan Kemenkes yaitu pedoman gizi seimbang.
Baca Juga: KPK Kaji Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Tengah Ancaman Korupsi
"Harusnya itu melibatkan ahli gizi, dokter anak. Tapi pada kenyataannya justru ditemukan bahwa MBG dibuat di dapur yang tidak higienis dan menggunakan bahan tidak layak dan tanpa menggunakan standar kesehatan," jelasnya.
Kemudian, massa meminta pemerintah tak melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan program MBG.
"Yang lebih megkhawatirkan, pemerintah melibatkan TNI/Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program ini. Padahal militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurusi gizi atau makan anak sekolah," ungkap Ririn.
Ketiga, massa meminta agar dilakukan audit independen terhadap seluruh pihak yang terkait MBG, mulai dari vendor, dapur serta distributor pangan dalam program tersebut.
"Padahal anggaran MBG yang mengambil sebagian dana pendidikan harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur di wilayah 3 T hingga membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola sekolah, guru dan orangtua dengan bahan pangan segar," pungkasnya.
