Ketua MPR Tidak Mempermasalahkan WNA Jadi Bos BUMN, Asal....

Jum'at, 17 Oktober 2025 | 18:10 WIB
Ketua MPR Tidak Mempermasalahkan WNA Jadi Bos BUMN, Asal....
Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan tidak memersoalkan WNA duduk menjadi direksi BUMN asal memenuhi perundang-undangan yang berlaku. [Suara.com/Bagaskara]
Baca 10 detik
  • Ketua MPR Ahmad Muzani tidak permasalahkan WNA menjabat pimpinan di BUMN.

  • Syarat utamanya adalah kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  • Pemerintahan Prabowo diyakini akan taat pada kesepakatan dan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, Prabowo menegaskan tentang arah kebijakan rasionalisasi terhadap BUMN. Ia menginstrukaikan Danantara untuk melakukan pemangkasan BUMN agar jumlahnya lebih rasional.

Presiden Prabowo Cium Tangan KH Anwar Manshur Pengasuh Ponpes Lirboyo. (Instagram)
Presiden Prabowo mengungkapkan pihaknya telah mengubah aturan un. (Instagram)

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional — mungkin 200, atau 230, 240 — dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo.

Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyatakan tetap memprioritaskan warga negara Indonesia untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kendati peluang menunjuk ekspatriat atau warga negara asing (WNA) terbuka.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir menegaskan pihaknya akan berfokus mencari putra-putri terbaik dalam negeri, sebelum melihat talenta asing untuk pimpin BUMN.

"Bukan-bukan, ya kita bakal ngasih masukannya. Tapi kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya asing," kata Pandu usai menyaksikan dialog Presiden Prabowo Subianto bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Terkait aturan yang sekarang mengizinkan talenta asing memimpin BUMN, Pandu menekankan hal itu ada di revisi Undang-Undang BUMN. Menurutnya, pengubahan peraturan itu karena Presiden Prabowo ingin pemimpin-pemimpin BUMN berskala internasional.

"Jadi tadi ya soal itu memang salah satunya kan udah ada revisi Undang-Undang BUMN yang baru, kita tadi keinginan bapak adalah memang kita ingin ada pemimpin yang ada di BUMN-BUMN itu yang memang berskala internasional karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion untuk sebagian, sebagian besarnya," tutur Pandu.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI