Mensesneg Pastikan Pemerintahan Prabowo-Gibran Tak Tetapkan Batas Waktu Evaluasi Kinerja

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan batas waktu tertentu sebagai ukuran evaluasi kinerja kabinet.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan mengenai evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjelang satu tahun masa kepemimpinan mereka pada 20 Oktober 2025.

"Kita nggak ada patokan satu tahun, nggak ada patokan enam bulan," kata Pras di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Pras menjelaskan bahwa tolok ukur utama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pencapaian nyata program dan kemampuan memecahkan masalah, bukan sekadar waktu pelaksanaan.

"Patokannya adalah programnya apa, sudah dikerjakan belum, ada kendala nggak, kalau ada kendala bagaimana kita cari jalan keluar. Jadi nggak ada patokan waktunya," ujar Pras.

Ia menegaskan, pemerintah lebih menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan program strategis nasional dan solusi atas tantangan-tantangan utama bangsa, mulai dari ekonomi, pangan, hingga stabilitas sosial.

Meski demikian, Pras mengakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian selama satu tahun berjalan.

"Dan terus terang kita merasa memang belum puas," kata Pras.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga IndoStrategi merilis hasil survei terkait hasil kinerja satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasilnya, pemerintahan Prabowo-Gibran meraih skor 3 atau kategori sedang dari nilai sempurna 5 poin.

Dalam survei ini, IndoStrategi mengkategorikan tiga skor.

Pertama, skor 0,00-200 kategori kinerja buruk; kedua skor 2,01-4,00 kategori kinerja sedang; dan ketiga skor 4,01-5,00 kategori kinerja baik.

"Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara nasional yang telah dipaparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang atau 3,07," kata Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam paparannya di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, skor tersebut tak terlepas dari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai bidang, seperti pada pemberantasan korupsi yang meraih nilai 3,50.

"Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing masing mendapatkan skor 3,00, 2,93, dan 2,65 atau kategori penilaian kinerja sedang," katanya.

Kemudian di bidang stabilitas politik dan keamanan, pemerintahan Prabowo-Gibran meraih skor 3,16; demokrasi dan kebebasan mendapat skor 3,14; transparansi dan akuntabilitas pemerintahan meraih skor 3,12; investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional mendapat skor 3,09 dan stabilitas harga barang meraih skor 3,00.

Untuk diketahui, riset IndoStrategi dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling.

Total terdapat 424 responden dari 34 provinsi yang dipilih berdasarkan kriteria pendidikan minimal strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, hingga pengusaha.