Baca 10 detik
- Public Virtue Research Institute (PVRI) menilai rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi simbol kembalinya otoritarianisme ala Orde Baru.
- Direktur Eksekutif PVRI, Muhammad Naziful Haq, menyebut langkah itu berpotensi memutihkan sejarah dan memperlemah demokrasi yang sudah tergerus oleh militerisme serta aliansi oligarki.
- PVRI juga mengingatkan bahwa pencantuman nama Soeharto di antara figur demokratis seperti Gus Dur dan Marsinah bisa menjadi bagian dari politik kompromi dan pengkultusan individu.
“Ini ditambah dengan rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Suharto,” tandasnya.
