- Kemensos telah menyetujui 7.200 dari lebih 200 ribu pengajuan reaktivasi bansos untuk penerima yang sebelumnya terbukti bermain judi online
- Penerima yang kembali aktif akan diawasi secara ketat oleh Dinsos, pendamping desa, dan akan diaudit ulang oleh PPATK dalam enam bulan
- Jika penerima yang sudah diaktifkan kembali terbukti menggunakan dana bansos untuk judi online lagi, bantuannya akan dicabut secara permanen
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai membuka kembali pintu bantuan sosial (bansos) bagi ribuan penerima yang sebelumnya dicoret karena terbukti bermain judi online (judol).
Dari total 600 ribu nama yang diblokir, babak baru penanganan kasus ini dimulai dengan persetujuan reaktivasi untuk 7.200 orang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa gelombang pengajuan untuk mengaktifkan kembali status penerima bansos sangat signifikan.
Lebih dari 200 ribu orang telah mengajukan permohonan, berharap bisa kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Dari 600 ribu yang main judol itu kita lakukan ground check dan benar memang sesuai dengan data PPATK. Tapi beberapa di antaranya mengajukan reaktivasi karena mereka benar-benar membutuhkan bansos,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Meski lampu hijau sudah diberikan kepada 7.200 penerima manfaat, Gus Ipul menegaskan bahwa puluhan ribu pengajuan lainnya masih dalam proses verifikasi lapangan yang ketat.
Keputusan akhir akan diambil dalam waktu dekat setelah evaluasi menyeluruh.
"Kita sedang evaluasi dalam minggu-minggu ini untuk kita tentukan apakah mereka bisa mendapatkan bansos kembali," ujarnya.
Persetujuan ini bukanlah cek kosong. Gus Ipul memastikan bahwa setiap penerima bansos yang diaktifkan kembali akan berada di bawah pengawasan berlapis.
Pemerintah akan mengerahkan Dinas Sosial hingga pendamping desa untuk memonitor secara langsung agar dana bantuan tidak lagi disalahgunakan untuk berjudi.
Tak hanya itu, Kemensos juga akan berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit ulang dalam enam bulan ke depan.
Sanksi tegas tanpa kompromi telah disiapkan bagi mereka yang kembali melanggar.
"Jika ternyata ketahuan untuk dimainkan judol kembali, maka kita tidak akan berikan lagi bansos untuk penerima manfaat yang seperti itu," tegasnya.
Gus Ipul menambahkan, pertimbangan utama di balik kebijakan reaktivasi ini adalah faktor kemanusiaan dan kebutuhan mendesak yang diverifikasi langsung di lapangan.
"Ya karena mereka benar-benar butuh. Masalahnya benar-benar butuh sekali. Kalau enggak butuh ya kita akan pertimbangkan. Dan itu usulannya dari bawah setelah dilakukan ground check," pungkasnya.
TERPOPULER
