Babak Akhir Perkara Korupsi ASDP, Pleidoi Ira Puspadewi Seret Nama Erick Thohir Jelang Sidang Vonis

Suara.com - Babak akhir kasus dugaan korupsi raksasa di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencapai puncaknya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan Direktur Utama, Ira Puspadewi, bersama dua mantan direksi lainnya, menghadapi palu hakim dalam sidang vonis yang digelar pada Kamis (20/11/2025) hari ini.

Kasus yang menjerat Ira ini terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) yang dituduh merugikan negara hingga Rp 1,27 triliun. Mengenakan rompi tahanan oranye khas KPK, Ira memasuki ruang sidang dengan tangan terborgol, di tengah dukungan moral dari keluarga dan kerabat yang kompak mengenakan pakaian serba putih.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Ira dan dua terdakwa lain—Direktur Perencanaan Harry Muhammad Adhi Caksono dan Direktur Komersial Muhammad Yusuf Hadi—terbukti bersalah.

Tuntutan berat pun telah dilayangkan, yakni 8,5 tahun penjara untuk Ira dan 8 tahun penjara untuk kedua rekannya, ditambah denda masing-masing Rp 500 juta.

"Kami juga menuntut para terdakwa agar dijatuhkan hukuman denda masing-masing sebesar 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan pada 30 Oktober 2025 lalu.

Pleidoi Menyeret Nama Erick Thohir

Namun, dalam nota pembelaan (pleidoi) yang ia bacakan, Ira Puspadewi melancarkan perlawanan sengit. Ia tidak hanya membantah menikmati keuntungan pribadi dari akuisisi tersebut, tetapi juga menyeret nama Menteri BUMN saat itu, Erick Thohir.

Ira menyebut bahwa Erick Thohir justru menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan akuisisi PT JN oleh ASDP. Pernyataan ini menjadi salah satu pilar pembelaannya untuk menunjukkan bahwa langkah korporasi tersebut telah sesuai dengan arahan dan mendapat restu dari pucuk pimpinan kementerian.

Lebih jauh, Ira secara tajam mengkritik dasar perhitungan kerugian negara yang menjadi landasan dakwaan KPK. Menurutnya, perhitungan tersebut tidak sah karena disusun oleh akuntan forensik internal KPK dan dosen perkapalan yang tidak memiliki sertifikasi resmi sebagai penilai publik.

"Faktanya, kata Ira, keduanya tidak memiliki kompetensi karena tidak memiliki sertifikat resmi sebagai penilai publik sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan," ungkapnya dalam pleidoi.

Ia juga menegaskan, "tidak mengambil uang sepeser pun dalam akuisisi itu."

KPK Bantah Kriminalisasi, Sebut Akuisisi Direkayasa

Di sisi lain, KPK membantah keras narasi yang beredar di media sosial bahwa kasus ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap profesional BUMN. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur dan bahkan sudah teruji di sidang praperadilan.

"Dalam proses hukum dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan akuisisi PT JN oleh PT ASDP... KPK pastikan bahwa seluruh prosesnya telah memenuhi aspek formil dan materiilnya," kata Budi pada 13 November 2025.

KPK menuding ada rekayasa di balik proses akuisisi tersebut. Menurut Budi, proses uji tuntas (due diligence) tidak dilakukan secara objektif, dan analisis keuangan PT JN diabaikan.

Akibatnya, ASDP tidak hanya membeli kapal-kapal tua yang butuh biaya perawatan tinggi, tetapi juga mewarisi utang perusahaan yang diakuisisi.

"Bahwa terkait akuisisi tersebut, diduga telah dilakukan pengkondisian dan rekayasa dalam proses dan hasil valuasi aset-asetnya, termasuk kapal-kapalnya yang sudah berusia tua dan butuh banyak biaya perawatan," ucap Budi.

"Mengingat kerja sama akuisisi ini tidak hanya pembelian atas kapal-kapalnya saja, namun juga termasuk dengan kewajiban atau utang yang nantinya juga harus ditanggung dan dibayar oleh ASDP," tambahnya.