- Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan rehabilitasi tiga terpidana korupsi PT ASDP oleh Presiden Prabowo sesuai konstitusi.
- Rehabilitasi terpidana korupsi ASDP ini sah karena putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- Dampak rehabilitasi gugurnya konsekuensi pidana dan pemulihan penuh kedudukan serta harkat martabat mereka.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai keputusan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada tiga petinggi nonaktif PT ASDP Indonesia Ferry. Ketiganya merupakan terpidana dalam kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN).
Yusril menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo memulihkan nama baik Direktur Utama ASDP nonaktif, Ira Puspadewi, serta dua direktur lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, sudah sejalan dengan amanat konstitusi.
Menurut pakar hukum tata negara ini, pemberian rehabilitasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 serta konvensi ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
Ia membeberkan bahwa sebelum meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menempuh prosedur yang benar dengan meminta pertimbangan resmi dari Mahkamah Agung (MA).
"MA telah memberikan pertimbangan tertulis menjawab permintaan Presiden itu. Pertimbangan MA itu disebutkan dalam konsiderans Keppres tersebut," ujar Yusril. Dengan demikian, dari sudut prosedur, pemberian rehabilitasi tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 14 UUD 1945 dan praktik ketatanegaraan yang berlaku.
Yusril menambahkan, salah satu syarat utama pemberian rehabilitasi oleh presiden adalah putusan pengadilan yang menjerat ketiganya harus sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang mengadili ketiga direksi PT ASDP tersebut telah final.
Hal ini terjadi karena baik ketiga terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama tidak mengajukan banding atas putusan tersebut.
“Karena telah berkekuatan hukum tetap, maka Presiden berwenang untuk memberikan rehabilitasi kepada mereka,” kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).
Dengan terbitnya Keppres rehabilitasi ini, lanjut Yusril, maka seluruh konsekuensi hukum pidana yang sebelumnya dijatuhkan oleh majelis hakim menjadi gugur. Mereka tidak perlu lagi menjalankan sisa hukuman yang ada.
Lebih dari itu, rehabilitasi ini memiliki dampak yang sangat signifikan bagi ketiganya. Kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat mereka sebagai warga negara kini telah dipulihkan sepenuhnya seperti keadaan semula, sebelum mereka diadili dan dijatuhi vonis pidana.
"Dengan Keppres rehabilitasi tersebut maka kedudukan mereka sebagai direksi non aktif juga otomatis dipulihkan dan menjadi aktif kembali," tegas Yusril.
Yusril juga menekankan bahwa pemberian rehabilitasi oleh seorang presiden bukanlah hal yang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia mencontohkan beberapa preseden yang pernah terjadi sebelumnya.
Salah satunya adalah pada era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, yang pada tahun 1998 memberikan rehabilitasi kepada Letnan Jenderal H.R. Dharsono.
Selain itu, Yusril menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri belum lama ini juga telah memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
TERPOPULER
