Ganti Kapolri Bukan Solusi, Pengamat Ungkap 'Penyakit' Polri: Butuh Reformasi Budaya

Suara.com - Desakan untuk membenahi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin kencang terdengar belakangan ini. Berbagai usulan pun mengemuka, mulai dari wacana reposisi Polri dari lembaga di bawah Presiden menjadi di bawah kementerian, hingga tuntutan agar Presiden segera mengganti pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Namun, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai berbagai usulan tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Menurutnya, masalah yang menggerogoti tubuh Polri jauh lebih kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pergantian figur atau posisi.

"Apakah persoalan di Kepolisian sesederhana itu?" ujar Fernando dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Ia menekankan bahwa jika pembenahan Polri ingin dilakukan secara serius, maka pemahaman mendalam terhadap masalah mendasar di internal institusi adalah sebuah keharusan.

Polri, sebagai salah satu pilar utama negara dengan tugas vital menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan, tidak bisa dibenahi dengan cara-cara yang dangkal.

Lantas, apa yang seharusnya menjadi fokus utama? Fernando dengan tegas menyebut bahwa yang dibutuhkan Polri saat ini bukanlah sekadar pergantian Kapolri.

"Agar Polri semakin baik, untuk saat ini tidak membutuhkan Reposisi atau sekedar pergantian Kapolri. Namun untuk saat ini Polri perlu melakukan Reformasi Budaya," tegasnya.

Fernando mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai respons atas tuntutan masyarakat.

Ia berharap tim tersebut mampu mengidentifikasi secara akurat masalah-masalah yang membuat Polri kerap mendapat sorotan negatif dari publik, sehingga langkah perbaikan yang diambil bisa lebih strategis dan tepat sasaran.

Menurutnya, beberapa kebiasaan buruk yang telah mengakar dan membudaya di internal Polri harus menjadi target utama reformasi. Berikut adalah enam catatan penting yang menurutnya harus segera diperbaiki atau bahkan dihilangkan dari institusi Polri:

Transparansi Rekrutmen dan Jabatan. Proses transparansi yang sudah berjalan, terutama dalam hal perekrutan anggota dan penempatan pejabat, harus terus ditingkatkan.

Semakin transparan Polri, kepercayaan masyarakat terhadap setiap proses yang berjalan di internal institusi akan semakin meningkat.

Penindakan Tegas Pelanggaran Internal. Tidak ada toleransi bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran, apalagi yang sampai mencoreng nama baik institusi. Penindakan yang tegas dan tanpa pandang bulu adalah kunci untuk memulihkan citra.

Konsistensi Reward and Punishment. Sistem penghargaan bagi personel berprestasi dan hukuman bagi yang melanggar harus terus ditegakkan secara konsisten dan adil bagi semua yang memang layak menerimanya.

Peningkatan Kecepatan Layanan. Respons cepat (quick response time) menjadi sorotan krusial. Munculnya anggapan di masyarakat bahwa "Pemadam Kebakaran lebih cepat pelayanannya dibandingkan Polisi" harus menjadi pelecut bagi Polri untuk memperbaiki kecepatan layanan dalam mengayomi, melindungi, dan melayani.

Penguatan Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tolak ukur tata kelola yang baik. Hal ini harus menjadi prioritas utama yang dijalankan secara serius oleh Polri di semua tingkatan.

Perbaikan Moral Personel. Hal paling mendasar adalah perbaikan moral seluruh personel. Setiap jajaran Polri harus memiliki niat dan semangat yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga marwah institusi.

Fernando kembali mengingatkan bahwa semangat untuk memperbaiki Polri harus didasari oleh niat yang tulus.

"Jangan sampai ada agenda tersembunyi yang bisa berdampak terhadap pelemahan dan merusak Polri," katanya.

"Polri butuh reformasi budaya bukan reposisi atau sekedar ganti Kapolri," tambah dia.