Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka

Suara.com - Pembangunan nasional tidak boleh lagi sekadar berlomba soal angka pertumbuhan ekonomi dan betonisasi infrastruktur. Di atas semua itu, ada hak asasi manusia (HAM) yang wajib menjadi fondasi utamanya.

Pesan inilah yang menjadi 'gebukan' utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) 2025 yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Bertempat di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, pada Senin (8/12/2025), forum strategis ini menjadi ajang bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah dan program pembangunan yang digulirkan benar-benar berpihak pada martabat manusia, sejalan dengan mandat Asta Cita.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa Musrenbang HAM bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah mekanisme krusial untuk menerjemahkan cita-cita luhur HAM ke dalam aksi nyata di level akar rumput, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pusat.

“Musrenbang HAM Tahun 2025 berfungsi sebagai forum nasional untuk memastikan prioritas pembangunan HAM diterjemahkan menjadi rencana, program, dan kegiatan konkret yang dikembangkan secara bertahap mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” kata Pigai, Senin.

Lebih lanjut, Pigai memberikan sentilan keras bahwa pembangunan yang hanya fokus mengejar angka pertumbuhan tanpa memperhatikan dampaknya bagi masyarakat adalah sebuah kekeliruan. Menurutnya, makna sejati dari pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup dan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara.

“Harapan kita menuju Indonesia Emas 2045 yaitu setiap program pembangunan harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat. Itulah makna pembangunan HAM yang teknokratis,” jelasnya.

Gagasan ini diperkuat oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang menyebut Musrenbang HAM sebagai sebuah ruang kolaborasi akbar.

Forum ini sengaja dirancang untuk meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral, mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, para akademisi, hingga koalisi masyarakat sipil dalam satu meja.

Tujuannya, bersama-sama mengawal dan memastikan pembangunan berjalan di atas rel keadilan dan kesetaraan.

“Forum ini menghimpun pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan nasional menghadirkan keadilan dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip HAM,” ungkapnya.

Mugiyanto menambahkan, salah satu output konkret dari Musrenbang HAM 2025 adalah perumusan program-program prioritas HAM yang akan dieksekusi pada tahun 2026.

Program-program inilah yang nantinya akan menjadi fondasi untuk memperkuat ekosistem HAM yang solid, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dukungan penuh juga datang dari parlemen. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa Musrenbang HAM harus menjadi momentum emas untuk menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap denyut nadi pembangunan.

Ia menekankan pentingnya kerja bersama antarlembaga untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Komisi XIII DPR RI berkomitmen memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran agar agenda HAM benar-benar menjadi pilar utama pembangunan nasional,” kata Willy.

Secara teknis, Musrenbang HAM 2025 ini menargetkan lahirnya sebuah dokumen rekomendasi yang tajam dan aplikatif, berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan menjadi panduan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Untuk memperkaya perspektif dan memastikan rekomendasi yang dihasilkan komprehensif, Kementerian HAM secara khusus turut mengundang partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sipil dan kalangan akademisi.