Cak Imin 'Haramkan' Tepung Impor di Program Makan Gratis: Jangan Sekali-kali Pakai!

Suara.com - Peringatan keras dilayangkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, kepada seluruh penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Air.

Ia secara tegas melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.

Cak Imin menginstruksikan agar setiap dapur SPPG di seluruh pelosok Indonesia wajib mengutamakan dan memberdayakan bahan baku hasil produksi lokal, terutama yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar lokasi dapur itu sendiri.

Menurutnya, ini adalah langkah strategis untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan.

"Ini yang menjadi dorongan kita agar seluruh dapur-dapur MBG di seluruh tanah air, gunakan produktivitas di sekitar SPPG-nya. Jangan sekali-kali gunakan produksi MBG menggunakan bahan impor," tegas Cak Imin usai memberikan penghargaan kepada 20 SPPG inovatif di Jakarta, Selasa (20/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia blak-blakan mengungkap fakta bahwa masih banyak dapur program makan gratis yang bergantung pada bahan impor, salah satu yang paling disorot adalah tepung terigu.

Padahal, Indonesia memiliki kekayaan sumber karbohidrat lokal yang melimpah dengan nilai gizi yang setara.

"Masih banyak yang menggunakan tepung, mereka gak tahu kalau tepung itu impor. Karbohidrat bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing," ucapnya.

Sebagai bukti nyata, Cak Imin memuji beberapa daerah yang telah berhasil dan berkomitmen penuh memanfaatkan potensi pangan lokalnya, sehingga layak diganjar penghargaan. Inovasi ini, menurutnya, harus menjadi inspirasi nasional.

"Alhamdulillah tadi Papua menggunakan sagu, Maluku dari singkong, bahkan kebutuhan susu digunakan beberapa inivasi cepat melalui penciptaan inivasi makanan pengganti," katanya.

Lebih jauh, Cak Imin menjelaskan bahwa pemanfaatan bahan baku lokal secara masif akan menjadi stimulus kuat bagi masyarakat sekitar untuk lebih produktif dalam bercocok tanam.

Efek dominonya diharapkan mampu menciptakan rantai pasok ekonomi baru yang lebih kokoh dan mandiri di tingkat akar rumput. Ia pun mendesak SPPG di daerah lain untuk segera mereplikasi keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh Papua dan Maluku.

"Buat yang belum melaksanakan itu, tolong contoh SPPG melakukan itu. Kalau setahun ini dianggap sebagai penyesuaian, oke. Tapi tolong tahun depan dirancang sedemikian rupa tidak ada satu pun bahan impor dalam produksi makanan bergizi gratis," pesannya dengan nada serius.

Cak Imin memastikan bahwa 20 SPPG yang menerima penghargaan tidak akan dilepas begitu saja. Pemerintah akan terus memberikan pendampingan untuk menciptakan ekosistem yang lebih besar.

Meskipun larangan penggunaan bahan impor saat ini masih bersifat imbauan untuk memberi waktu persiapan, ia menekankan pentingnya kesadaran dan komitmen dari semua pihak.

Ia mendorong para kepala daerah untuk turut memberikan apresiasi kepada dapur-dapur MBG yang berinovasi dan berkomitmen pada produk lokal.

"Memang butuh waktu, tapi tolong jangan sampai gak sadar kalau yang digunakan bahan impor," ujarnya.