- Pada 14 Desember 2025, drone di tambang emas Ketapang memicu insiden serius dengan empat prajurit TNI yang diserang belasan WNA China bersenjata.
- Kejadian bermula saat TNI sedang Latihan Dalam Satuan dan mendatangi operator drone, mengakibatkan kerusakan properti perusahaan akibat perselisihan.
- Pihak berwenang mengamankan 26 WNA untuk pemeriksaan dokumen dan mendalami motif penerbangan drone serta penyerangan terhadap aparat tersebut.
Suara.com - Langit di atas kawasan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) di Ketapang, Kalimantan Barat, pada Minggu, 14 Desember 2025, tiba-tiba diusik oleh deru baling-baling kecil.
Sebuah drone melayang-layang, gerakannya terpantau oleh petugas keamanan perusahaan dan sekelompok prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya yang diklaim sedang berlatih di area tersebut.
Apa yang bermula dari sebuah objek terbang tak dikenal itu lalu dengan cepat berubah menjadi insiden serius. Empat prajurit TNI yang mendekati operator drone untuk meminta klarifikasi disambut agresi.
Situasi memanas dan dalam sekejap, mereka dikepung oleh belasan Warga Negara Asing (WNA) asal China yang disebut-sebut bersenjatakan parang, airsoft gun, hingga alat setrum.
Insiden ini bukan sekadar bentrokan biasa. Ia membuka kotak pandora tentang pengawasan tenaga kerja asing, keamanan di objek vital, dan marwah aparat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di pedalaman Ketapang?
Apa yang Sebenarnya Terjadi? Dari Drone ke Penyerangan
Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Infanteri Yusub Dody Sandra, mengonfirmasi bahwa kejadian diawali dari laporan satpam PT SRM mengenai drone yang terbang di sekitar area latihan prajurit TNI.
"Selanjutnya anggota melakukan pengejaran serta mendatangi lokasi orang yang mengoperasikan drone. Ternyata drone tersebut dioperasikan oleh empat orang WNA asal Beijing," jelas Yusub dalam keterangannya, dikutip Suara.com, Rabu (17/12/2025).
Saat keempat WNA itu hendak dimintai keterangan, situasi berubah drastis. Sebanyak 11 WNA China lainnya tiba-tiba datang dan melakukan penyerangan terhadap anggota TNI.
"Mereka melakukan penyerangan terhadap anggota dengan menggunakan senjata tajam (parang), airsoft gun, dan satu alat setrum," ungkap Yusub.
Dalam insiden itu, sedikitnya mengakibatkan satu unit mobil Hilux milik perusahaan dan satu motor karyawan rusak berat.
Mengapa Ada Anggota TNI di Area Tambang?
Kehadiran prajurit TNI di lokasi tambang swasta sontak memicu pertanyaan. Namun, baik pihak TNI maupun PT SRM mengklaim mereka tidak dalam tugas pengamanan perusahaan.
Para prajurit tersebut disebut tengah melaksanakan Latihan Dalam Satuan (LDS), sebuah program rutin militer.
"Keberadaan anggota TNI di area tambang sama sekali tidak berkaitan dengan pengamanan perusahaan," tutur kuasa hukum PT SRM, Muchamad Fadzri.
Kolonel Yusub juga mengonfirmasi hal yang sama. Ia menegaskan para prajurit diserang saat "melaksanakan Latihan Dalam Satuan".
Miskomunikasi yang Berujung Fatal
Menurut Fadzri, situasi memanas akibat miskomunikasi saat proses klarifikasi. Petugas keamanan perusahaan, dibantu anggota TNI yang ada di lokasi, menurutnya sempat mencoba mendekati para WNA secara persuasif untuk menanyakan tujuan penerbangan drone di area operasional.
"Namun, akibat miskomunikasi dengan WNA, terjadi perselisihan," jelasnya.
Perselisihan inilah yang kemudian meledak menjadi aksi penyerangan anarkis.
Menghadapi jumlah yang tidak berimbang dan eskalasi kekerasan, para prajurit TNI, menurut Yusub, kemudian memilih langkah taktis.
"Anggota mengambil langkah taktis dengan menghindari eskalasi konflik dan bergerak kembali ke area perusahaan untuk mengamankan situasi," ungkapnya.
Siapa Para WNA China yang Terlibat?
Insiden ini menyorot tajam status dan peran para WNA di lokasi tersebut. Menurut pihak PT SRM, para WNA ini terkait dengan struktur manajemen lama perusahaan.
Sejak 4 Juli 2025, PT SRM telah melakukan pergantian direksi dan dewan komisaris, di mana posisi direktur utama yang sebelumnya dipegang WN China kini diisi oleh warga negara Indonesia.
Manajemen baru bahkan diklaim telah mengajukan permohonan pembatalan penjaminan para WNA tersebut ke pihak Imigrasi sejak 17 Oktober 2025. Namun, prosesnya diakui masih berjalan.
Hal ini mengindikasikan adanya potensi konflik internal perusahaan yang ikut memanaskan situasi.
Misteri di Balik Penerbangan Drone
Sementara itu, pertanyaan kunci yang belum terjawab adalah legalitas dan motif di balik penerbangan drone tersebut.
Hingga kini, aparat masih mendalami mengapa para WNA itu menerbangkan drone di atas kawasan tambang yang sensitif.
"Motif penyerangan dan penerbangan drone ini masih didalami," tutur Yusub.
Pascainsiden, aparat telah bergerak cepat dan terkoordinasi. Tim dari Mabes TNI, Kodam XII/Tanjungpura, dan Polres Ketapang segera mendatangi lokasi. Tak hanya itu, pihak Imigrasi pun ikut turun tangan.
Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menyebut 26 WNA telah diamankan ke Kantor Imigrasi Ketapang. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah karena total ada 34 WNA di kawasan tersebut. Pihak Imigrasi kini juga tengah fokus memeriksa dokumen keimigrasian mereka.
"Jumlahnya 26 WNA yang sementara ini diamankan di Kantor Imigrasi Ketapang," jelas Yuldi.
Terkait aspek pidana penyerangan dan perusakan, kini juga tengah ditangani oleh Polda Kalimantan Barat setelah PT SRM resmi membuat laporan.
Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris mengonfirmasi bahwa para WNA yang diduga terlibat telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Insiden di Ketapang ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia tidak hanya menyingkap potensi konflik di sektor pertambangan, tetapi juga urgensi untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas dan legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA), terutama di wilayah-wilayah terpencil yang rawan gesekan.
TERPOPULER
