Dibalik Penangkapan Nicolas Maduro: Mengapa AS Pilih 'Surgical Strike' Ketimbang Invasi Total?

Suara.com - Operasi militer dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya Cilia Flores pada Sabtu (3/1/2026).

Intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela menimbulkan kecaman internasional.

Serangan rangkaian bom dan penangkapan ini menimbulkan ketegangan geopolitik, serta mengguncang Venezuela.

Amerika Serikat yang melakukan operasi penangkapan terhadap Presiden Venezuela menunjukkan rapuhnya kekuatan politik imperialisme Venezuela.

Operasi tersebut juga memunculkan ketidakstabilan politik di Venezuela, baik secara internasional maupun domestik.

“Fakta bahwa pemerintahan Trump harus melakukan operasi dengan cara ini juga merupakan bukti kelemahan politik imperialisme – di Venezuela, secara internasional, dan di dalam negeri,” tulis Direktur Eksekutif The People’s Forum dan peneliti di Tricontinental, Manolo De Los Santos, seperti dikutip dari People Dispatch pada Rabu (7/1/2026).

Alih-alih invasi skala penuh, keputusan rezim Trump untuk melaksanakan operasi ini menjadi bukti nyata kekuatan perlawanan rakyat yang terorganisir.

Dalam artikelnya, Manolo menjelaskan ada dua faktor utama yang membatasi Amerika Serikat dalam melakukan intervensi militer di Venezuela.

Faktor pertama, mobilisasi massa di Venezuela. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyerukan untuk memperluas Milisi Bolivarian.

Hal tersebut menyebabkan 8 juta warga mempersenjatai diri.

Tidak hanya itu, dengan militer profesional Venezuela yang tetap solid dan tidak terpecah, kondisi tersebut menciptakan ancaman bahwa setiap invasi darat akan berubah menjadi perang rakyat berkepanjangan dan memakan biaya yang besar.

“Hal ini menciptakan skenario di mana invasi darat apa pun akan berubah menjadi perang rakyat yang berkepanjangan, dengan biaya politik dan material yang tidak dapat diterima bagi Amerika Serikat,” kata Manolo.

Manolo menilai pemerintah Trump juga secara diam-diam mengakui basis dukungan kuat Chavismo dan Revolusi Bolivarian yang masih ada.

Bahkan mereka mengakui bahwa oposisi kanan Venezuela tidak memiliki dukungan cukup untuk memimpin negaranya.

Manolo juga menegaskan bahwa AS mengakui bahwa oposisi kanan Venezuela tidak memiliki dukungan cukup untuk memimpin negara.

Faktor kedua, penolakan domestik di Amerika Serikat. Penolakan publik meluas terhadap intervensi militer di Venezuela, termasuk basis pendukung Trump.

“Mencakup seluruh spektrum politik, termasuk sektor-sektor penting dari basis pendukung Trump sendiri,” papar Manolo.

Sebab itu, melakukan pengerahan militer skala besar menjadi tidak mungkin secara politik.

Menghadapi hambatan besar dari mobilisasi rakyat Venezuela dan penolakan publik di dalam negeri, AS beralih ke strategi baru, 'pemenggalan' kepala negara.

Manolo menilai Gedung Putih memanfaatkan keunggulan teknologi dan militer mereka yang luar biasa guna memenggal kepala negara revolusioner sambil menghindari konflik rawa.

Mereka memutuskan untuk menggunakan serangan “surgical strike” (Operasi bedah militer) yang melibatkan lebih dari 150 pesawat dan pasukan elit Delta Force.

Alih-alih perang untuk menghancurkan negara Venezuela, AS secara diam-diam mengakui bahwa negara itu akan tetap ada.

“Mereka secara diam-diam mengakui bahwa negara itu akan tetap ada,” jelas Manolo.

Setelah dua intervensi militer yang gagal dan mahal di Irak dan Afghanistan, AS mencari jalan yang lebih mudah.

Mereka lebih memilih strategi pengeboman atau penculikan tokoh penting yang bisa dijadikan “piala” politik.

Taktik tersebut digambarkan sebagai “gunboat diplomacy” ala Amerika Latin di abad ke-19, yaitu memaksa negara lain tunduk dengan ancaman penggunaan kekuatan militer, khususnya angkatan laut.

“Ini adalah kembalian ke imperialisme gangster abad ke-19, memaksa konsesi dengan todongan senjata,” diuraikan Manolo dalam artikelnya.

“Inilah yang sebenarnya dimaksud Trump dengan ‘menjalankan’ Venezuela,” lanjutnya.

Reporter: Dinda Pramesti K