- BMKG mengimbau waspada musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih awal (April) dan lebih kering (Bawah Normal) dari biasanya.
- Puncak kemarau diprediksi Agustus 2026, berpotensi menimbulkan krisis air, gagal panen, serta meningkatnya risiko Karhutla.
- Pemerintah mengaktifkan status Siaga Darurat dan melakukan mitigasi seperti TMC, pompanisasi, serta edukasi penghematan air.
Suara.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai musim kemarau 2026 yang diperkirakan datang lebih awal. Persiapan dini sangat diperlukan karena awal musim kemarau tersebut diprediksi maju dari rerata normalnya.
Musim kemarau diprediksi akan dimulai pada April 2026, diawali di 114 Zona Musim (ZOM) yang meliputi wilayah Jawa, NTB, hingga sebagian Kalimantan. Sekitar 46,5% wilayah Indonesia akan mengalami awal kemarau yang "maju" atau lebih awal dari rerata klimatologisnya, mencakup sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Secara durasi, sebanyak 57,2% wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami masa kemarau yang lebih panjang dibandingkan durasi normalnya.
Musim kemarau tahun 2026 dikategorikan sebagai Bawah Normal, yang berarti kondisi cuaca akan jauh lebih kering jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau rata-rata klimatologisnya. Kondisi sangat kering ini terutama akan mendominasi wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, hingga sebagian besar Pulau Papua.
Faktor Penyebab
Perubahan pola iklim ekstrem dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña menuju fase El Niño serta peralihan Monsun Asia ke Monsun Australia yang menandai dimulainya periode gersang. Selain itu, kondisi IOD yang diprediksi tetap Netral tidak akan memberikan tambahan curah hujan signifikan untuk mengimbangi potensi kekeringan tersebut.
- Sektor Pertanian: Ancaman Gagal Panen (Puso)
Sektor pertanian akan menghadapi penurunan produktivitas akibat penyusutan debit air irigasi yang menyebabkan tanaman pangan mengalami stres air. Selain itu, terdapat risiko tinggi gagal panen total (puso) serta peningkatan kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit selama periode kemarau ekstrem tersebut.
- Sektor Lingkungan: Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Kondisi "Bawah Normal" menyebabkan vegetasi dan lahan gambut menjadi sangat kering sehingga memicu lonjakan titik panas di wilayah rawan seperti Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran lahan tersebut berpotensi menimbulkan bencana kabut asap pekat yang sulit dipadamkan serta mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi.
- Sumber Daya Air: Krisis Air Bersih
Penyusutan debit air pada waduk, sungai, dan sumur warga akan memicu krisis air bersih untuk kebutuhan harian sekaligus menurunkan produksi listrik dari PLTA. Sementara itu, berkurangnya aliran air tawar ke muara menyebabkan terjadinya intrusi air laut yang mengakibatkan air tanah di wilayah pesisir menjadi payau atau asin.
Baca Juga: BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Puncaknya Agustus
- Sektor Kesehatan: Penyakit Musiman
Peningkatan debu dan kabut asap akan memicu lonjakan kasus ISPA, sementara keterbatasan akses air bersih meningkatkan risiko penyakit menular seperti diare dan kolera. Di sisi lain, gagal panen yang berkepanjangan berpotensi menaikkan harga pangan sehingga mengancam stabilitas asupan gizi masyarakat, terutama pada kelompok ekonomi rendah.
- Dampak Ekonomi dan Sosial
Kelangkaan stok pangan seperti beras dan sayuran akibat kekeringan akan memicu kenaikan harga yang signifikan serta mendorong inflasi. Selain itu, terbatasnya ketersediaan air irigasi berpotensi menimbulkan gesekan atau konflik sosial antarpetani maupun antarwilayah dalam memperebutkan akses air.
Peran Pemerintah
Memasuki bulan Maret 2026, dengan prediksi kemarau "Bawah Normal" yang akan mencapai puncaknya pada Agustus, pemerintah telah mengaktifkan status Siaga Darurat Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Kementerian PUPR & PDAM (Manajemen Air)
Pemerintah melalui Kementerian PUPR sedang mengoptimalkan fase "panen hujan" dengan memperketat operasional pintu air di bendungan besar seperti Jatiluhur, Gajah Mungkur, dan Tilong agar elevasi tetap stabil, sembari mempercepat pengerukan sedimen di saluran irigasi untuk mencegah hambatan aliran serta meminimalisir kehilangan air. Sementara itu, untuk menjamin kebutuhan air bersih di wilayah rawan seperti NTT, Gunungkidul, dan Pantura, PDAM telah menyiagakan armada mobil tangki dan mempercepat pembangunan sumur bor baru di titik-titik kritis sebagai solusi darurat jangka pendek.
- Kementerian Pertanian (Kementan)
Kementerian Pertanian mempercepat Gerakan Pompanisasi Nasional dengan mendistribusikan ribuan unit pompa air ke sentra produksi padi tadah hujan guna menyelamatkan Musim Tanam II, sekaligus menyalurkan bantuan benih varietas unggul yang toleran kekeringan seperti Inpari 38 dan varietas Gogo.
Selain itu, pada wilayah dengan cadangan air waduk di bawah 30 persen, petani didorong secara agresif untuk melakukan diversifikasi ke tanaman palawija melalui penyuluhan lapangan intensif agar produktivitas lahan tetap terjaga meski dalam kondisi krisis air.
- BNPB & BPBD (TMC dan Karhutla)
BNPB berkolaborasi dengan BRIN dan BMKG memprioritaskan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengisi waduk strategis serta membasahi lahan gambut di wilayah rawan seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan guna mencegah kebakaran hutan sebelum awan hujan menghilang. Di tingkat daerah, Satgas Karhutla yang melibatkan TNI/Polri dan Manggala Agni telah diaktifkan dengan dukungan kesiagaan helikopter Water Bombing serta pengawasan titik panas melalui patroli darat dan pemantauan satelit selama 24 jam penuh.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga hidrasi tubuh dengan mengonsumsi minimal 2-3 liter air sehari serta menggunakan alat pelindung diri seperti masker, tabir surya, dan pakaian berbahan ringan guna menangkal dampak dehidrasi serta paparan debu pemicu ISPA.
Selain itu, masyarakat disarankan untuk senantiasa menjaga higiene sanitasi air dan pangan guna mencegah penyakit diare atau kolera serta membatasi aktivitas fisik berat di luar ruangan pada jam terik antara pukul 11.00 hingga 15.00 demi meminimalisir risiko kesehatan akibat paparan suhu ekstrem.
- "Pekerjaan Rumah" Pemerintah
Kebijakan utama yang harus diprioritaskan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau adalah menjamin ketersediaan pangan secara nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Jika stok pangan tercukupi dan terdistribusi dengan baik, dampak buruk dari kekeringan ekstrem tidak akan menjadi beban sosial yang berat.
"Kemarau pun ya nggak masalah," ujar pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah.
Pemerintah daerah juga perlu aktif melakukan edukasi serta memberikan informasi persiapan kemarau berdasarkan pemetaan data titik kekeringan yang akurat. Sosialisasi ini penting agar masyarakat di wilayah rawan dapat melakukan langkah antisipasi lebih dini sebelum dampak kemarau semakin meluas.
Percepatan pembangunan dam atau waduk di wilayah berpotensi krisis air turut dirasa sama pentingnya. Selain membangun baru, pemerintah daerah juga harus membenahi bendungan yang ada agar pemenuhan kebutuhan air tetap berjalan.
"Harus dipastikan bangunan ini berfungsi supaya daya tampungnya optimal," kata pakar hidrologi, Hatma Suryatmojo.
Untuk wilayah perkotaan dan penyangganya seperti Jakarta, pemerintah disarankan mulai menyiapkan tempat penampungan air tanah. Dengan demikian, kebutuhan air bagi warga bisa tercukupi lebih panjang.
"Di kawasan perkotaan, bisa mengoptimalkan sumur resapan. Kalau di pedesaan, bisa menggunakan embung," jelas Hatma.
Pemerintah tak lupa dituntut tegas dalam menangani potensi kebakaran hutan. Pengawasan ketat terhadap aktivitas perburuan di dalam hutan perlu ditingkatkan guna mencegah kecerobohan manusia yang dapat memicu bencana kebakaran di musim panas.
"Yang nekat membakar-membakar, misalnya yang berburu di wilayah hutan, itu harus disanksi," tegas Trubus.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk melakukan panen air hujan melalui pembuatan biopori dan tandon guna mencegah genangan yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Pemanfaatan air hujan ini sangat disarankan untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi sekaligus menjaga ketersediaan cadangan air saat memasuki musim kemarau.
Praktik penghematan air juga dapat dimulai dengan menggunakan kembali air bekas cucian rumah tangga untuk menyiram tanaman atau membersihkan area halaman. Langkah efisiensi ini, menurut data kesehatan lingkungan, mampu menekan penggunaan air bersih rumah tangga hingga 30 persen dan menjaga keberlanjutan sumber air tanah.
Kebijakan ini selaras dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya manajemen air yang sehat untuk mencegah risiko penyakit menular. Dengan menerapkan kedua langkah tersebut, keluarga dapat secara aktif menciptakan lingkungan yang lebih bersih sekaligus menghemat biaya pengeluaran kebutuhan air sehari-hari.
Imbauan tersebut, dalam pandangan Hatma Suryatmojo, juga dinilai sudah sangat tepat sebagai langkah mitigasi jangka pendek sebelum menghadapi musim kering. "Kan memang sudah banyak teknologi juga untuk menyediakan air di musim kemarau," kata Hatma.
Sementara bagi petani, Kementerian Pertanian sudah memberikan imbauan untuk beralih ke tanaman palawija seperti jagung atau kedelai guna menghindari risiko gagal panen akibat kekeringan. Strategi diversifikasi ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas pendapatan petani dan ketahanan pangan nasional saat pasokan air irigasi mulai terbatas.
Dalam hal ini, Hatma pun sependapat karena langkah tersebut tetap dianggap penting untuk mencegah krisis pangan. Meski di sisi lain, sudah banyak juga jenis padi amfibi yang tetap bisa bertahan di tengah musim kering.
"Tinggal dioptimalkan saja untuk distribusi benih padinya," tutur Hatma.
Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) juga terus digencarkan untuk memperbaiki saluran yang rusak sehingga kehilangan debit air selama penyaluran dapat diminimalisasi. Peningkatan efisiensi saluran ini diyakini mampu mengoptimalkan distribusi air ke petak sawah dan menjaga produktivitas lahan meskipun dalam kondisi musim kemarau.
Langkah-langkah adaptif ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan sektor pertanian dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan fenomena El Nino yang ekstrem. Ke depan, tinggal kembali ke diri kita sendiri untuk bagaimana menyikapi ancaman kemarau yang diprediksi lebih kering dari biasanya.
