- Kemenhaj RI mewacanakan sistem "war tiket" agar calon jamaah haji dapat berangkat tanpa perlu menunggu antrean bertahun-tahun.
- Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar menjelaskan inisiatif ini merupakan arahan Presiden Prabowo untuk menciptakan sistem haji yang efisien.
- Pemerintah kini sedang menggodok regulasi agar transisi sistem tidak merugikan 5,7 juta jamaah yang sudah masuk daftar tunggu.
Dahnil menjelaskan bahwa skema ini mengacu pada pembagian kuota haji yang didapatkan dari Pemerintah Arab Saudi, yang kemudian ditawarkan secara langsung kepada calon jamaah.
Dengan sistem ini, pemerintah berencana membuka akses kuota secara terbuka sehingga calon jamaah bisa mendapatkan kepastian keberangkatan tanpa harus melalui daftar tunggu yang bersifat kronologis selama bertahun-tahun.
"Makanya kan tadi malam misalnya Pak Menteri, kita sedang berpikir bagaimana supaya gak ngantri itu kayak model war tiket. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200 ribu, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti gak perlu ngantre," jelas Dahnil mengenai gambaran awal mekanisme tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat memangkas birokrasi antrean dan memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki kesiapan finansial dan fisik untuk berangkat lebih awal, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi seluruh calon jamaah.
Perlindungan Bagi 5,7 Juta Jamaah di Daftar Tunggu
Meskipun wacana ini menawarkan solusi untuk mempercepat keberangkatan, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan.
Saat ini, terdapat tantangan besar berupa perlindungan bagi calon jamaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu resmi, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 5,7 juta orang.
Pemerintah harus memastikan bahwa transisi ke sistem baru tidak akan merugikan mereka yang sudah menanti giliran selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, wacana "war tiket" ini masih berada dalam tahap penggodokan yang sangat mendalam di internal kementerian.
“Jadi wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Nah ini kami akan terus godok,” katanya menekankan komitmen kementerian dalam merealisasikan visi Presiden Prabowo.
Dahnil kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final yang diambil oleh Kemenhaj terkait penerapan skema tersebut.
Berbagai model simulasi dan kajian regulasi masih terus dilakukan agar reformasi sistem haji ini dapat berjalan adil, transparan, dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang telah lama menunggu kepastian keberangkatan.
"Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan presiden haji tidak ngantre itu bisa terwujud," kata Dahnil.
TERPOPULER
