Breakingnews! Donald Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz dan Laut Iran

Suara.com - Kegagalan misi diplomatik Amerika Serikat di Islamabad memicu keputusan drastis Presiden Donald Trump untuk melakukan blokade laut total terhadap Iran, termasuk Selat Hormuz.

Langkah ini diambil setelah negosiasi maraton selama 20 jam yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance tidak membuahkan kesepakatan damai.

Dikutip dari BBC, Trump secara tegas menyatakan bahwa akses laut internasional tidak akan diberikan kepada pihak yang memberikan dukungan finansial ilegal kepada Iran.

Strategi ini menandai berakhirnya periode tenang singkat dan mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak.

Fokus utama blokade ini adalah untuk mencekik sumber pendapatan utama Teheran sekaligus memaksa mereka menghentikan ambisi pengembangan senjata nuklir.

Militer Amerika Serikat kini dalam posisi siap tempur untuk melanjutkan operasi serangan jika situasi di lapangan kembali memanas.

Trump menegaskan bahwa pasukan Paman Sam tetap melakukan pembersihan ranjau di Selat Hormuz demi menjamin keamanan jalur perdagangan sekutu.

"Tidak ada seorang pun yang membayar tol ilegal akan mendapatkan jalur aman di laut lepas," tulis Trump dalam unggahannya.

Ia juga menambahkan bahwa militer AS sudah dalam kondisi "terkunci dan terisi" serta siap menyerang pada waktu yang dianggap tepat.

Keyakinan Trump sangat kuat bahwa Iran pada akhirnya akan menyerah dan memberikan segala tuntutan yang diajukan oleh pihak Amerika.

Perbedaan Data Dan Target Blokade

Meski Trump mengklaim adanya kemajuan, pejabat internal AS mengungkapkan masih banyak poin pertentangan yang belum terselesaikan selama proses negosiasi.

Isu kontrol Iran atas Hormuz dan dukungan terhadap kelompok milisi regional seperti Houthi serta Hizbullah tetap menjadi ganjalan utama.

Komando Pusat militer AS memperjelas bahwa blokade ini mencakup penghentian seluruh kapal yang menuju atau berasal dari dermaga di Iran.

Kebijakan ini mengundang kritik tajam dari kalangan legislatif yang meragukan efektivitas penutupan jalur maritim sebagai alat diplomasi paksaan.